Samarinda, Natmed.id – Kelanjutan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) dipastikan tetap menjadi prioritas pembangunan Kota Samarinda ke depan, meski tanpa kehadiran Andi Harun sebagai figur sentral.
Hal ini ditegaskan oleh Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri dan Ketua DPRD Samarinda Helmi Abdullah dalam diskusi publik yang digelar di Gedung SLC FMIPA Universitas Mulawarman, Minggu 15 Februari 2026.
Kedua tokoh kunci Samarinda itu sepakat bahwa Probebaya telah menjadi instrumen vital yang menyentuh kebutuhan paling mendasar di tingkat RT, sehingga keberlanjutannya merupakan harga mati bagi siapapun pemimpinnya di masa mendatang.
Ketua DPRD Samarinda Helmi Abdullah memaparkan secara historis bahwa Probebaya lahir dari kegelisahan saat banyak usulan kecil warga di Musrenbang tidak tertampung. Mengadopsi kesuksesan Prodamas di Kediri, Probebaya kini telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Wali Kota (Perwali).
“Jika program ini sudah kita buat sesuai prosedur, tahapan, dan aturannya, artinya Probebaya tidak lagi melihat figur. Siapapun pemimpinnya bisa melaksanakan itu karena sistemnya sudah jalan. Namun, pemimpin tersebut wajib paham esensi program ini,” tegas Helmi Abdullah.
Ia menambahkan, dampak Probebaya sangat terasa pada gairah demokrasi di tingkat bawah.
“Dulu orang tidak mau jadi Ketua RT. Sekarang, karena ada Probebaya, orang berebut jadi Ketua RT sampai harus punya tim sukses. Ini bukti program ini sangat diminati,” ungkapnya.
Politisi Gerindra itu mendorong Probebaya masuk ke fase kedua yang fokus pada pemberdayaan ekonomi melalui Badan Usaha Milik RT (BumRT). Ia ingin warga tidak hanya diberi umpan berupa proyek fisik, tetapi juga kail berupa modal usaha seperti jasa catering atau pengelolaan aset pertemuan.
“Ke depan, RT tidak perlu lagi bikin proposal kalau mau bikin acara 17-an. Mereka sudah punya kas mandiri dari hasil unit usaha BumRT. Selain itu, kami akan dorong insentif kebersihan lingkungan sebagai mandatori agar target Adipura bisa tercapai lewat peran aktif 1.970 RT yang ada di Samarinda,” usul Helmi.
Senada dengan Helmi, Wakil Wali Kota Saefuddin Zuhri menyatakan kesiapannya untuk meneruskan tonggak kepemimpinan dan program unggulan ini hingga periode berikutnya. Ia mengibaratkan hubungan pemimpin dalam mengelola program ini seperti sinergi suami-istri yang sudah menemukan kenyamanan.
“Jika tahun 2029 diamanahi oleh masyarakat sebagai Wali Kota, insyaallah Probebaya akan saya teruskan. Kalau sudah dijalani nyaman, masa harus cari nama yang lain? Tapi tentu harus ada perbaikan administrasi dan regulasi yang kurang pas,” ujar Saefuddin.
Dalam diskusi tersebut, terungkap rencana ambisius untuk meningkatkan plafon anggaran dari Rp100 juta hingga maksimal Rp300 juta per RT secara parsial. Namun, Saefuddin mengingatkan bahwa kenaikan ini bergantung pada kekuatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan SDM di tingkat RT.
“Kita lihat kemampuan dana kita. Kalau mampu, kenapa tidak dinaikkan? Tapi masyarakat di tingkat RT juga harus diajari dan didampingi terus agar penggunaan uang tepat sasaran dan tidak timbul masalah hukum baru,” jelas Saefuddin.
