Samarinda, Natmed.id – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menegaskan program bantuan pendidikan Gratispol hanya diperuntukkan bagi warga Kalimantan Timur dan mahasiswa jalur reguler.
Penegasan ini disampaikan menyusul munculnya sejumlah keluhan dan kesalahpahaman masyarakat terkait pelaksanaan program tersebut.
Rudy menyatakan, secara umum Program Gratispol berjalan baik sejak diluncurkan. Namun, sebagai program baru, masih ditemukan kekeliruan persepsi di tengah masyarakat terkait syarat dan mekanisme penerima manfaat. Pemerintah Provinsi Kaltim, kata dia, terbuka terhadap kritik dan segera melakukan pembenahan.
“Program Gratispol berjalan dengan baik, alhamdulillah. Mungkin hanya ada kesalahan persepsi saja karena ini program perdana. Tidak ada program yang langsung sempurna. Kami menerima seluruh kritik dan saran, dan akan segera melakukan pembenahan,” ujar Rudy usai memimpin briefing di Kantor Gubernur Kaltim, Senin 9 Februari 2026.
Terdapat persyaratan utama yang wajib dipenuhi penerima program. Pertama, penerima harus merupakan warga Kalimantan Timur atau minimal telah berdomisili di Kaltim selama tiga tahun. Kedua, program ini hanya berlaku bagi mahasiswa jalur reguler, bukan kelas ekstensi maupun kelas eksekutif.
“Yang perlu dipahami, Gratispol ini untuk mahasiswa reguler, mulai dari S1 sampai S3. Bukan untuk ekstensi atau eksekutif. Ini yang sering keliru dipersepsikan,” tegasnya.
Program Gratispol turut memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk bagi para pendidik. Guru-guru, menurutnya, tetap masuk dalam perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensi akademik.
“Kalau gurunya hebat, kami yakin akan lahir generasi muda Kaltim yang lebih hebat lagi,” katanya.
Terkait keluhan soal layanan administrasi Gratispol yang dinilai lambat merespons, Rudy mengakui saat ini jumlah admin masih terbatas. Ia memastikan persoalan teknis tersebut akan segera dibahas bersama Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), termasuk kemungkinan penambahan sumber daya manusia.
“Masalah teknis nanti dibicarakan dengan Biro Kesra. Kebijakan kami jelas, bagaimana seluruh masyarakat Kalimantan Timur bisa mendapatkan pelayanan terbaik, karena kami ini pelayan masyarakat,” ujarnya.
Terkait kemungkinan jalur khusus bagi kasus tertentu, seperti mahasiswa berusia lanjut yang masih menempuh pendidikan, Rudy meminta agar hal tersebut dibahas secara teknis agar tidak menimbulkan kekeliruan kebijakan.
“Nanti dibicarakan teknisnya supaya tidak keliru. Prinsipnya, kebijakan harus adil dan tepat sasaran,” pungkasnya.
