Jakarta, Natmed.id-Gubernur Kalimantan Timur Dr Rudy Mas’ud, yang juga Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) melakukan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama Kolaborasi Satu Data Indonesia untuk Pembangunan Pusat dan Daerah, pada Senin 26 Januari 2026, di Ruang Rapat DH 1–5, Kementerian PPN/Bappenas Jakarta
Penandatanganan dilakukan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Prof M Aris Marfai, Kepala BRIN Prof Arif Satria, Ketua APPSI, Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), serta Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).
Gubernur Kaltim menegaskan bahwa kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah pusat melalui Bappenas dan kementerian/lembaga terkait dengan asosiasi pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan desa) merupakan langkah penting dan strategis dalam upaya menyelaraskan serta menyinergikan perencanaan pembangunan pusat dan daerah melalui Satu Data Indonesia.
“Intinya, membangun itu memerlukan data. Data yang akurat akan melahirkan pembangunan yang berkualitas, sehingga kita memiliki peta jalan (roadmap) yang sama dalam membangun bangsa ini,” ucap Rudy Mas’ud.
Menurutnya Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah daratan dan lautan yang sangat luas, sehingga memiliki permasalahan yang kompleks dan memerlukan sinergisitas seluruh pihak guna mewujudkan pemerataan pembangunan.
“Bangsa ini begitu besar dan persoalan yang dihadapi sangat kompleks. Oleh karena itu, kita memerlukan big data atau satu data agar memiliki peta jalan yang sama. Siapa pun pemimpinnya ke depan, kita tetap memiliki tujuan yang sama dan membaca data yang sama untuk Indonesia,” jelas Harum.
Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan bahwa data merupakan hal yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan.
“Penandatanganan kerjasama ini merupakan ikhtiar pemerintah pusat dan daerah yang berkomitmen agar perencanaan pembangunan nasional berbasis data dan informasi yang terhimpun dalam Satu Data Indonesia (SDI). Ini juga menjadi momentum serta fondasi penguatan data Indonesia, khususnya dalam perencanaan pembangunan,” kata Rachmat Pambudy.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) Penyelenggaraan Informasi Geospasial oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Wakil Menteri Dalam Negeri, dan Kepala BIG.
