Samarinda, Natmed.id – Polemik pengadaan mobil dinas baru jenis SUV premium senilai Rp8,5 miliar untuk pimpinan daerah Kalimantan Timur (Kaltim) ramai diperbincangkan publik di tengah isu efisiensi anggaran 2026.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud akhirnya memberi keterangan bahwa saat ini dirinya belum difasilitasi kendaraan dinas di Kaltim dan masih menggunakan mobil pribadi untuk aktivitas sehari-hari, termasuk saat kunjungan ke daerah-daerah.
Pernyataan itu disampaikan Rudy Mas’ud usai rapat paripurna di DPRD Kaltim, Senin 23 Februari 2026, saat ditanya awak media soal pengadaan kendaraan dinas di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Kepada teman-temanku semuanya, kita sedang berpuasa tolong tidak terlalu banyak gibahnya. Nanti dosanya berlipat ganda,” ujarnya saat mulai menjawab pertanyaan wartawan.
Rudy menjelaskan, kendaraan dinas yang dipersoalkan tersebut berada di Jakarta dan digunakan untuk menunjang kegiatan kepala daerah di tingkat nasional maupun internasional.
“Sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kaltim. Jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan,” katanya.
“Mobil Pemprov Kaltim itu yang baru tersedia adanya di Jakarta. Kenapa di Jakarta untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menunjang kegiatan kepala daerah,” sambungnya.
Sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara, Kaltim menerima tamu dari berbagai daerah dan negara. Karena itu, ia menilai kendaraan dinas representatif diperlukan untuk menjaga citra daerah.
“Masa iya kepala daerahnya pakai mobil alakadarnya. Jangan dong. Jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kaltim,” tegasnya.
Terkait nilai pengadaan yang disebut mencapai Rp8,5 miliar, Rudy menyatakan spesifikasi kendaraan telah disesuaikan dengan ketentuan regulasi. Ia merujuk pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 yang mengatur kapasitas mesin kendaraan dinas kepala daerah.
“Sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2006, pengadaan mobil untuk kepala daerah jenis sedan adalah 3.000 cc, untuk jenis jeep 4.200 cc. Mobil yang kami adakan hanya yang 3.000 cc,” jelasnya.
“Persoalan harga ada rupa, ada mutu, ada kualitas. Kami tidak mengikuti berapa harganya, kami hanya pesan mobilnya itu saja,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Rudy juga menanggapi perbandingan anggaran pengadaan mobil dengan usulan perbaikan jalan di sejumlah wilayah, termasuk di Mahakam Ulu.
“Jangan salah, kami sudah membangunkan jembatan Mahulu, jalanan di Mahulu itu 23 km,” ujarnya singkat.
Pernyataan tersebut memicu perdebatan di ruang publik. Di satu sisi, pemerintah provinsi menyebut pengadaan kendaraan dilakukan sesuai aturan dan untuk menjaga representasi daerah.
Namun di sisi lain, kritik muncul karena pengadaan dilakukan saat anggaran daerah mengalami tekanan dan sejumlah wilayah masih membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur dasar.
Soal marwah Kaltim dan prioritas belanja daerah pun menjadi sorotan publik dalam momentum satu tahun kepemimpinan Rudy Mas’ud.
