Samarinda, Natmed.id – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud akhirnya merespons derasnya kritik publik terkait pembentukan Tim Ahli Gubernur (TAG) yang menyedot anggaran hingga Rp10,5 miliar.
Struktur tim yang berisi 47 orang dan besarnya alokasi honor dinilai tidak sejalan dengan kondisi efisiensi anggaran daerah, sehingga memicu pertanyaan publik mengenai urgensinya.
Rudy menegaskan bahwa keberadaan TAG bukan pemborosan, tim tersebut sebagai instrumen untuk memastikan keputusan gubernur berjalan tepat sasaran.
“Kami senang dengan kritik yang membangun. Tim ahli ini bukan cost, tapi investasi kebijakan. Kalau kepala daerah salah mengambil keputusan, kerugiannya jauh lebih besar daripada honor tim,” ujar Rudy di Kantor Gubernur Kaltim, Senin 30 Maret 2026.
APBD Kaltim yang mencapai puluhan triliun rupiah harus dikelola dengan akurat. Peran tim ahli adalah memastikan arah kebijakan dan program daerah benar-benar berpihak kepada masyarakat.
“Berapalah duit itu jika kebijakan bisa tepat sasaran, yang penting jangan sampai APBD kita tidak berdampak pada masyarakat atau gagal mendorong pertumbuhan ekonomi,” sambungnya.
Ia juga memastikan bahwa proses pembentukan TAG telah mengikuti standar operasional prosedur (SOP). Seluruh anggota telah dipilih berdasarkan rekam jejak dan kapasitas di bidang masing-masing.
“Anggaran TAG Kaltim masih jauh di bawah provinsi lain. Orang-orang ini punya kompetensi, ekspert, dan kapabilitas. Itu yang kami butuhkan,” tegasnya.
TAG Kaltim terdiri dari delapan dewan penasihat, ketua dan dua wakil ketua, empat koordinator, empat staf pendukung, serta 28 anggota.
Dari total anggaran, sekitar Rp8,34 miliar dialokasikan untuk honorarium, sementara Rp2,9 miliar untuk biaya perjalanan dinas. Dewan penasihat menerima honor Rp45 juta per bulan, sedangkan anggota memperoleh Rp20 juta per bulan.
