Samarinda, Natmed.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan program prioritas Gratispol dan Jospol tetap berjalan pada 2026 meski ruang fiskal daerah mengalami tekanan akibat penurunan signifikan dana transfer dari pemerintah pusat.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni dalam Rapat Paripurna Ke-46 DPRD Kaltim, Minggu, 30 November 2025.
Sri menjelaskan, pemerintah telah mencermati seluruh pandangan umum fraksi dan menilai dinamika fiskal yang terjadi harus dijawab dengan fokus pada layanan dasar. Ia menekankan bahwa APBD 2026 harus tetap menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar dokumen anggaran.
“Kami memahami tekanan fiskal ini nyata, tetapi layanan dasar tidak boleh terganggu. Gratispol dan Jospol adalah program yang langsung dirasakan masyarakat, sehingga tetap menjadi prioritas,” ujarnya.
Dalam paparannya, Sri menguraikan besaran alokasi anggaran untuk sejumlah komponen Gratispol. Pemerintah menyiapkan pembiayaan BOSP senilai Rp718 miliar untuk 185.360 siswa di seluruh Kaltim.
Selain itu, penyediaan seragam sekolah mendapatkan alokasi Rp65 miliar bagi 65.000 peserta didik. Program pendidikan gratis untuk mahasiswa tetap dipertahankan dengan anggaran Rp1,38 triliun yang diperuntukkan bagi 158.981 mahasiswa.
Keberlanjutan program ini menjadi penting untuk memastikan pemerataan akses pendidikan. “Kami ingin memastikan bahwa hak anak-anak Kaltim untuk belajar tetap terpenuhi. Tidak boleh ada yang tertinggal hanya karena kondisi fiskal sedang sempit,” katanya.
Selain Gratispol, sejumlah komponen Jospol juga tetap dipertahankan dalam APBD 2026. Pemerintah mengalokasikan Rp57,24 miliar sebagai insentif bagi 3.180 tenaga pendidik. Sementara untuk marbut dan pengurus rumah ibadah, dialokasikan anggaran Rp28,8 miliar untuk 4.800 penerima.
Di sisi lain, pemerintah juga menjawab pandangan fraksi terkait akuntabilitas dan tata kelola anggaran. Seluruh indikator dalam RAPBD 2026, kata Sri, telah diselaraskan dengan RPJMD 2025–2029. Penurunan pendapatan daerah menjadi Rp4,89 triliun disebut sebagai dampak langsung kebijakan APBN, terutama koreksi pada Dana Bagi Hasil.
Untuk menutup celah fiskal sebesar Rp6,19 triliun, pemerintah memilih untuk melakukan efisiensi belanja yang tidak berdampak pada layanan publik. Belanja wajib dan standar pelayanan minimal juga tetap diutamakan.
“Kebijakan harus terukur dan berpihak pada masyarakat. Itu prinsip yang kami pegang dalam situasi fiskal seperti ini,” tutur Sri.
Selain efisiensi, strategi peningkatan PAD juga digenjot melalui digitalisasi sistem perpajakan dan retribusi secara real-time serta integrasi basis data pajak. Pemerintah berharap langkah ini memperkuat kemandirian fiskal di tengah menurunnya transfer pusat.
Sri menegaskan bahwa tekanan fiskal tidak akan menjadi alasan untuk menurunkan kualitas layanan publik. Pemerintah akan memastikan pembahasan RAPBD 2026 berlangsung konstruktif bersama DPRD agar APBD dapat ditetapkan tepat waktu dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
“Integritas anggaran kami jaga, dan prioritas pembangunan kami perjelas. Kami ingin masyarakat merasakan manfaat APBD sejak awal tahun,” ucapnya.
