Samarinda, Natmed.id – Di tengah gegap gempita pembangunan di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN), ada ironi yang tak jauh dari sana. Empat desa di Kecamatan Bongan, Kutai Barat, masih harus bersabar dengan jalan berlubang, berlumpur saat hujan, dan berdebu ketika kemarau.
Desa Tanjung Soke, Deraya, Gerunggung, dan Lemper selama ini seperti berjalan tertatih. Tiga desa berstatus tertinggal. Lemper memang sudah naik menjadi desa berkembang, tapi soal akses jalan, kondisinya tak banyak berbeda. Sama-sama sulit.
Laporan soal keterisolasian ini baru diterima Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, dalam rapat rutin dua pekan lalu.
Awalnya, Pemprov memprioritaskan jalur Sotek–Bongan sepanjang 103 kilometer untuk memperpendek konektivitas Penajam Paser Utara dan Kutai Barat menuju IKN dan Balikpapan. Namun peta prioritas berubah.
“Bongan–Sotek tetap penting. Tapi empat desa ini lebih mendesak. Anggaran kita geser,” ujar Rudy Mas’ud belum lama ini.
Keputusan itu langsung diikuti angka konkret. Tahun ini, Rp101,1 miliar disiapkan untuk membangun jalan Bongan–Gerunggung sepanjang 22 kilometer. Bukan tambal sulam, tapi pembangunan yang ditargetkan benar-benar membuka akses.
Bagi warga, jalan bukan sekadar urusan aspal. Ini soal harga sembako yang bisa ditekan, hasil kebun yang lebih mudah dijual, anak-anak yang tak lagi terjebak lumpur saat berangkat sekolah, dan ambulans yang bisa melaju tanpa was-was.
Meski begitu, ada ganjalan administratif. Status jalan masih jalan kabupaten. Artinya, perlu pengalihan status menjadi jalan provinsi atau skema lain yang sah agar pembangunan bisa dilakukan tanpa melanggar aturan.
“Harus sesuai koridor aturan. Tapi percepatan dan hasil nyata itu wajib,” tegas gubernur.
Jika 22 kilometer ini rampung, dampaknya tak kecil. Indeks Desa Membangun berpeluang naik. Status desa tertinggal bisa terangkat. Target besarnya: tak ada lagi desa tertinggal di Kaltim.
Sementara jalur Bongan–Sotek tetap disimpan dalam rencana. Ketika ruang fiskal memungkinkan, proyek itu akan kembali dibuka.
Untuk empat desa di Bongan, Rp101 miliar tahun ini bukan sekadar angka di APBD. Itu adalah peluang untuk keluar dari isolasi yang sudah terlalu lama mereka tanggung.
