Kukar, Natmed.id – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah kembali menegaskan tentang pentingnya memperkuat pelayanan kesehatan ibu dan anak di tingkat desa.
Yang terbaru, penegasan disampaikannya dalam peresmian Pondok Bersalin Desa (Polindes) dan Rumah Bidan di Desa Loa Lepu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Senin, 14 April 2025.
Dalam kegiatan itu, Bupati Edi menegaskan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan di desa harus disertai dengan manajemen tata kelola yang baik.Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia menekankan pentingnya integrasi Polindes dalam sistem pelayanan kesehatan yang lebih luas.
Edi menyampaikan bahwa tantangan utama bukan lagi pada pembangunan fisik, melainkan pada pengelolaan layanan agar fasilitas tersebut berfungsi maksimal.
“Yang harus dipahami tantangan ke depan, bagaimana managemen pengelolaannya. Itu yang paling prinsip, sehingga keberadaan Polindes betul-betul dijalankan dengan baik dan manfaat pelayanannya dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembangunan antara pihak desa dan dinas kesehatan. Ia mencontohkan kasus di beberapa desa yang membangun fasilitas kesehatan berdekatan namun tidak terkoordinasi.
“Ada, terjadi di beberapa desa yang kami jumpai. ini jangan terjadi di Desa Loa Lepu. Kepala desa membangun Pustu, Dinas Kesehatan membangun Puskesmas yang bersebelahan letaknya. Kelihatan bersaingan. Ini tidak boleh terjadi lagi,” ujarnya.
Bupati juga mengingatkan bahwa Polindes wajib menjadi bagian dari struktur pelayanan kesehatan yang dibina langsung oleh Puskesmas. Tujuannya, agar ada standar dan efisiensi dalam pelayanan di tingkat desa.
“Polindes ini wajib hukumnya, harus menjadi binaan Puskesmas. Harus menjadi salah satu struktur untuk menunjang kinerja Puskesmas yang ada di Tenggarong Seberang,” kata Edi Damansyah.
Ia menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kukar telah mengalokasikan Bantuan Keuangan Khusus Daerah (BKKD) untuk mendukung sektor kesehatan, khususnya dalam perekrutan tenaga kesehatan berbasis desa.
“Kami letakkan bantuan keuangan khusus (BKKD) untuk bidang kesehatan. Alhamdulillah, semua kebutuhan sumber daya manusia, baik puskesmas pembantu, di Polindes direkrut langsung oleh desa yang diberikan rekomendasi oleh Dinas Kesehatan. Tapi syarat yang paling utama adalah harus putra-putri desa setempat,” jelasnya.
Menurutnya, penggunaan tenaga dari luar desa tidak lagi efektif karena banyak yang akhirnya memilih kembali ke kampung halaman.
“Karena kalau ngambil dari luar nanti pulang lagi, nangis lagi. Alhamdulillah ini sudah berjalan dan hampir semua pusba ada tenaga kesehatan,” imbuhnya.
Edi berharap keberadaan Polindes dan Rumah Bidan di Desa Loa Lepu tidak hanya menjadi simbol pembangunan fisik. Namun, mampu berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan yang aktif.
Ia juga mengajak seluruh pihak, baik pemerintah desa maupun masyarakat untuk turut menjaga dan mengelola fasilitas tersebut agar berkelanjutan.
“Polindes bukan hanya dibangun, tapi harus dirawat, dikelola dan dijadikan bagian penting dalam pelayanan dasar untuk warga desa,” tutupnya. (Adv)
