Pasuruan, Natmed.id – Pemerintah Kota Pasuruan menetapkan target penurunan prevalensi stunting menjadi 13,87 persen pada 2025 dari baseline 18,30 persen pada 2024. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rembuk Stunting di Gedung Gradika, Kota Pasuruan, Rabu 17 Desember 2025, sebagai bagian dari RPJMD 2025–2029.
Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo menegaskan penanganan stunting merupakan program prioritas nasional yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, upaya penurunan stunting tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi atau satu pendekatan.
“Pemerintah Kota Pasuruan telah melakukan intervensi spesifik, salah satunya melalui program Grebek Stunting dengan pemberian makanan tambahan. Namun program ini harus benar-benar tepat sasaran,” ujar Adi Wibowo, yang akrab disapa Mas Adi.
Mas Adi menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi agar bantuan gizi dikonsumsi anak yang menjadi sasaran. Ia mengingatkan agar distribusi dan pemanfaatan makanan tambahan sesuai dengan data prevalensi stunting.
Selain asupan gizi, Mas Adi menyebut pola pengasuhan dan aktivitas fisik anak turut berpengaruh terhadap tumbuh kembang. Ia mendorong perubahan pola pikir orang tua dan lingkungan sekitar agar penanganan stunting berjalan berkelanjutan.
“Anak tidak cukup hanya dipenuhi gizinya, tetapi juga perlu didukung aktivitas fisik dan lingkungan yang sehat,” katanya.
Mas Adi juga menyoroti faktor lingkungan, terutama ketersediaan air bersih dan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), sebagai bagian dari intervensi sensitif. Menurutnya, aspek tersebut tidak dapat dipisahkan dalam upaya menekan angka stunting.
Sejalan dengan itu, Pemkot Pasuruan menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak stunting. Program ini diharapkan mempercepat pemenuhan gizi dan penurunan prevalensi stunting.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pasuruan Sahari Putro mengonfirmasi bahwa seluruh perangkat daerah dilibatkan melalui pendekatan konvergensi hingga tingkat kecamatan dan kelurahan, baik melalui intervensi spesifik sektor kesehatan maupun intervensi sensitif di luar sektor kesehatan.
Pemkot Pasuruan berharap sinergi lintas sektor, termasuk peran PKK dan UMKM lokal dalam penyediaan menu MBG, mampu menekan angka stunting sekaligus mendukung pergerakan ekonomi daerah sesuai arah kebijakan RPJMD 2025–2029.
