Samarinda, Natmed.id – Tidak semua program pemerintah lahir dari kebutuhan birokrasi. Sebagian justru muncul dari tekanan politik rakyat dalam sistem pemilihan langsung.
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) menjadi salah satu contoh bagaimana demokrasi elektoral mendorong lahirnya kebijakan yang langsung menyentuh unit masyarakat terkecil, yakni Rukun Tetangga (RT).
Anggota DPRD Samarinda Ismail Latisi menyebut Probebaya sebagai produk logis dari sistem pemilihan kepala daerah secara langsung.
“Probebaya itu lahir karena pemilu langsung. Ketika kepala daerah dipilih rakyat, maka konsekuensinya program yang ditawarkan juga harus pro rakyat,” ujar Ismail dalam diskusi publik Probebaya Tanpa AH, Bisa? yang digelar di Universitas Mulawarman, Minggu 15 Februari 2026.
Ismail menjelaskan, sebelum era pemilihan langsung, program yang menyentuh kebutuhan konkret masyarakat di tingkat bawah kerap tersendat oleh mekanisme birokrasi dan perencanaan sektoral.
“Dulu mau bangun jalan lingkungan, mau kegiatan pemberdayaan, harus lewat banyak syarat. Ketika pemilu langsung berjalan, kandidat dipaksa menawarkan program yang bisa langsung dirasakan warga,” katanya.
Probebaya hadir sebagai janji politik yang ditujukan langsung kepada masyarakat, sekaligus menjadi alat ukur keberpihakan kepala daerah terhadap kebutuhan RT.
Namun perjalanan Probebaya tidak serta-merta mulus. Ismail mengingatkan bahwa di awal kemunculannya, program ini justru menjadi sasaran keraguan publik dan bahan kampanye negatif.
“Waktu itu hitungannya 1.975 RT dikali Rp100 juta, muncul angka hampir Rp200 miliar. PAD kita masih terbatas. Publik ragu, bahkan menilai program ini tidak masuk akal,” jelasnya.
Keraguan itu kian menguat ketika pada tahun pertama implementasi, hanya sekitar 30–50 RT yang dijadikan proyek percontohan. Kondisi tersebut memicu persepsi bahwa janji politik tidak sepenuhnya direalisasikan.
Meski demikian, Ketua DPC PKS Kota Samarinda itu menilai dinamika awal tersebut merupakan bagian dari transisi fiskal dan administrasi pemerintahan. Seiring waktu, Probebaya mulai diterapkan secara menyeluruh dan diterima masyarakat.
“Faktanya, di akhir masa jabatan, tingkat kepuasan publik terhadap wali kota mencapai di atas 70 persen. Itu menunjukkan bahwa program ini bekerja dan dirasakan,” ujarnya.
Ia menyebut, salah satu faktor penerimaan publik adalah karena Probebaya menjawab kebutuhan yang selama ini sulit diakomodasi melalui mekanisme musrenbang maupun jalur aspirasi formal.
Ismail menegaskan bahwa kritik terhadap Probebaya sejauh ini tidak menyentuh substansi program. Catatan yang muncul lebih banyak berkaitan dengan persoalan teknis dan administrasi.
“Yang dikritik itu soal pelaporan, pencairan, dan tata kelola anggaran. Bukan soal manfaat atau relevansi programnya,” kata Ismail.
Menurutnya, hal tersebut justru menunjukkan bahwa secara konsep, Probebaya telah diterima sebagai kebutuhan publik.
Diskusi mengenai Probebaya tanpa Andi Harun muncul dari kekhawatiran klasik dalam politik lokal, program unggulan sering berhenti ketika pemimpin berganti, terlebih jika berasal dari latar belakang politik berbeda dengan pendahulunya.
Ismail menilai, risiko itu nyata jika Probebaya terus diposisikan sebagai program personal kepala daerah, bukan kebijakan institusional pemerintah kota.
“Kita sering lihat program bagus mangkrak hanya karena wali kotanya ganti. Ini yang harus dicegah,” tegasnya.
Karena itu, Ismail mendorong agar Probebaya dilepaskan dari identitas figur dan diperkuat sebagai kebijakan sistemik melalui regulasi daerah.
“Kalau ini dimasukkan ke peraturan daerah atau rencana pembangunan jangka panjang, siapa pun wali kotanya, program ini tetap berjalan,” katanya.
Ia menambahkan, kunci utama keberlanjutan terletak pada public demand. Selama masyarakat menilai Probebaya sebagai kebutuhan, tekanan publik akan menjaga program tersebut tetap hidup.
Ismail menegaskan, diskusi publik tersebut pada dasarnya tidak mempertanyakan apakah Probebaya perlu dilanjutkan atau tidak. Fokusnya adalah bagaimana memastikan program itu tetap berjalan meski kepemimpinan berganti.
“Kita sepakat Probebaya berlanjut. Tantangannya sekarang adalah menguatkannya agar tidak bergantung pada satu orang,” tandasnya.
