National Media Nusantara
Diskominfo Kaltim

Pj Gubernur Kaltim Tekankan Kolaborasi Pembangunan Pendidikan IKN

Pj Gubernur Kaltim Tekankan Kolaborasi Pembangunan Pendidikan IKN

Jakarta, Natmed.id – Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menegaskan pentingnya pembangunan pendidikan di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam pertemuan dengan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Akmal menyatakan perlunya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah provinsi Kaltim, kabupaten, kota, dan pusat.

“Tentu kolaborasi harus kita lakukan. Bukan hanya dengan kabupaten dan kota, tetapi juga pusat. Salah satunya kolaborasi dan sinergi dengan wakil rakyat kita di Senayan,” kata Akmal.

Ia juga menyatakan pembangunan pendidikan di kawasan penyangga IKN akan melibatkan seluruh wilayah Kaltim.

“Kami berdiskusi tentang pembangunan pendidikan untuk kawasan penyangga IKN. Pada saatnya, semua wilayah Kaltim akan menjadi penyangga IKN,” ungkapnya.

Hetifah sebagai wakil rakyat mengapresiasi perhatian Akmal terhadap pembangunan sumber daya manusia di Kaltim. Meski ia menjabat sebagai Pj gubernur selama satu tahun dalam masa transisi. Hetifah menekankan pentingnya kebijakan berbasis data dan fakta.

“Bukan berarti karena transisi tidak usah membuat kebijakan yang penting. Justru di masa transisi ini menjadi kesempatan untuk membuat fondasi atau kebijakan penting berbasis data dan fakta,” tegasnya.

Akmal, yang juga menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri telah menerapkan data berbasis desa dengan tingkat presisi. Data ini dapat digunakan untuk menentukan penerima beasiswa dan mengidentifikasi masalah seperti putus sekolah dan pengangguran.

“Dengan basis data presisi itu bisa terlihat siapa yang paling berhak diberikan beasiswa. Siapa yang putus sekolah, siapa menganggur dan seterusnya,” sebutnya.

Dalam pertemuan tersebut, Hetifah juga mengungkapkan rekomendasi dari Rembuk Pendidikan yang telah diadakan sebelumnya. Ia menekankan pentingnya keselarasan kebijakan pendidikan antara daerah dan pusat, termasuk dalam hal sarana, prasarana, kesejahteraan guru, dan kesejahteraan siswa.

“Kebijakan pendidikan harus sejalan antara daerah dan pusat. Misal soal sarana dan prasarana, kesejahteraan guru, anak didik dan lainnya,” pungkasnya.

Related posts

Pemprov Kaltim Kembangan Bumi Perkemahan di Hutan Soekarno-Hatta

Laras

Sri Wahyuni Minta OPD Tidak Jadi “Superman”

Intan

Wagub Sebut Kerja Gubernur Untuk Rakyat Kaltim

Nediawati