Samarinda, Natmed.id – Masuknya perwakilan Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) ke dalam struktur DPD Partai Golkar Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai membuka ruang sinergi baru antara kekuatan ekonomi dan politik di daerah.
Kehadiran unsur pengusaha disebut penting dalam memperkuat basis kebijakan pembangunan ekonomi ke depan.
Sekretaris PC HPN Samarinda, A. Heri Putra Djailani menyebut keterlibatan HPN dalam struktur partai besar seperti Golkar merupakan amanah yang disyukuri.
Menurutnya, partisipasi ini menjadi pintu masuk bagi kalangan pengusaha Nahdliyin untuk berkontribusi lebih luas dalam proses politik dan pembangunan daerah.
“Alhamdulillah saya diberikan kepercayaan menjadi Wakil Sekretaris Bidang Pendidikan Cendekiawan dan Litbang DPD Partai Golkar. Kami sangat bersyukur ada perwakilan dari HPN yang bisa bergabung di struktur partai besar seperti Golkar,” ujar Heri Putra Djailani yang akrab disapa Hericong saat dihubungi, Minggu 8 Februari 2026.
Ia menegaskan, partai politik memiliki tujuan strategis yang jelas, yakni merebut kursi kekuasaan melalui mekanisme demokrasi. Karena itu, sinergi antara partai dan pengusaha dinilai relevan, terutama di tengah wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah.
“Partai ini bukan organisasi biasa. Ending-nya adalah bagaimana bisa merebut kursi sebanyak-banyaknya. Apalagi sekarang ada wacana pemilihan tidak langsung, kepala daerah dipilih oleh DPR, meskipun itu masih dalam kerangka wacana,” jelasnya.
Terkait basis HPN, Heri mengungkapkan jumlah pengusaha yang tergabung cukup besar dan terus meningkat, khususnya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Anggotanya banyak sekali, spektrumnya luas. Yang jelas terus meningkat, terutama di sektor UMKM. Datanya nanti akan kami sampaikan secara resmi,” katanya.
Menurut Hericong, HPN sebagai organisasi berbasis kultural Nahdliyin memiliki karakter unik. Tidak semua anggotanya berada dalam struktur formal, namun memiliki kesamaan nilai Ahlussunnah wal Jamaah dan aktivitas ekonomi riil di masyarakat.
Ke depan, ia mendorong sinkronisasi antara HPN di tingkat provinsi dengan pemerintah kota, khususnya Pemerintah Provinsi Kaltim, guna memperkuat kebijakan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha.
“Bagaimana nanti sinkronisasi HPN provinsi dengan kepala daerah, terutama gubernur, agar bisa bersama-sama meningkatkan ekonomi dan penghasilan masyarakat, baik di tingkat kota maupun provinsi,” tukasnya.
