Samarinda, Natmed.id – Kasus perundungan di kalangan pelajar wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) semakin mengkhawatirkan. Sejak pekan pertama hingga ketiga Mei 2025, sedikitnya tiga kasus yang melibatkan sejumlah pelajar SMP telah terjadi.
Menyikapi fenomena itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengaku prihatin dengan rentetan kejadian yang melibatkan kekerasan antarpelajar, terutama di Samarinda dan Balikpapan.
Ia menegaskan pentingnya inisiatif dari pemerintah provinsi (pemprov) untuk segera menindaklanjutinya. Langkah ini perlu dijalankan meski belum ada laporan resmi yang masuk ke pemprov maupun DPRD.
“Kita belum panggil juga kalau ada. Belum ada laporan atau audiensi dari pihak sekolah, orang tua atau organisasi,” ujar Hasanuddin usai menghadiri Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kaltim pada Jumat, 23 Mei 2025.
Kendati belum ada laporan secara resmi, Hamas, sapaan Hasanuddin Mas‘ud mendesak dilakukannya langkah awal lantaran permasalahan tersebut telah menyebar luas di masyarakat. Menurutnya, informasi itu cukup untuk dijadikan landasan untuk bertindak meski fungsi DPRD dapat berjalan optimal jika ada komunikasi dua arah dari masyarakat.
“Berarti nanti, coba kita bicarakan dengan programnya dinas,” tambahnya.
Hasanuddin berharap agar Dinas Pendidikan dan pihak lain yang terkait mulai menyusun intervensi, khususnya di lingkungan sekolah.
Ia juga menyebut, solusi yang diterapkan tak harus meniru konsep dari daerah lain. Sebagai contoh, Provinsi Jawa Barat yang mengirim para siswa atau siswi bermasalah ke barak militer untuk memberikan efek jera. Sebab, menurutnya, pendekatan tersebut belum tentu cocok diterapkan di Kaltim.
“Saya sih punya ide jangan ngikutin di Jawa Barat gitu kan. Mungkin pemerintah provinsi punya ide sendiri, mungkin dari gubernur tentunya. Karena dialah yang sebagai eksekusi kan,” ungkapnya
Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun Natmed.id, perundungan yang terjadi sejak awal hingga pekan ketiga Mei 2025 cukup mengkhawatirkan. Ada tiga kasus yang terjadi dengan melibatkan 20 pelajar SMP, baik sebagai korban atau pelaku.
Pertama, terjadi pada 2 Mei lalu. Dalam kejadian itu, seorang siswi SD di Samarinda menjadi korban pengeroyokan oleh sembilan pelajar SMP di sekitar Folder Haji Saleh. Korban mengalami luka di bagian perut, dada, kepala, dan leher. Ia sempat menjalani perawatan intensif di RS Hermina Samarinda akibat trauma berat. Selanjutnya, pada 20 Mei lalu, dua siswi SMP Negeri 16 Samarinda terlibat perkelahian di luar jam pelajaran.
Peristiwa ini terjadi saat mereka menumpang kegiatan belajar mengajar di SD 027 karena sekolah induk sedang direnovasi. Video kejadian menyebar luas di media sosial dan menuai berbagai tanggapan.
Kasus yang ketiga terjadi di Balikpapan. Seorang siswa SMP Negeri 13 menjadi korban perundungan oleh enam temannya. Insiden ini terekam video dan viral di berbagai platform media sosial. Korban sempat mengalami tekanan psikologis dan dibimbing oleh guru serta orang tua.
Rentetan kasus perundungan pelajar di Kaltim menandakan adanya krisis keamanan psikologis di lingkungan sekolah. DPRD Kaltim menegaskan kesiapan membahas isu ini lebih lanjut jika ada laporan dari masyarakat. Namun, tanggung jawab utama tetap berada di pihak pemprov yang diharapkan segera menyusun strategi perlindungan anak dan membentuk ekosistem pendidikan yang lebih aman, sehat, dan suportif.
