Natural Media Indonesia
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh
No Result
View All Result
Natural Media Indonesia
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh
No Result
View All Result
Natural Media Indonesia
No Result
View All Result
Home Berita Daerah Kalimantan Timur

Pergub Baru Lindungi Wartawan dan OPD dari Media Ilegal

17 Juni 2025
in Kalimantan Timur
A A
Pergub Baru Lindungi Wartawan dan OPD dari Media Ilegal

Teks: Foto bersama kepala dinas komunikasi dan informasi kaltim dan para pimpinan media pada acara sosialisasi peraturan gubernur kaltim, Selasa, 17 Juni 2025

585
SHARES
3.2k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Samarinda, natmed.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai menerapkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Media Komunikasi Publik sejak awal 2025. Regulasi ini kini menjadi dasar wajib bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim dalam menjalin kerja sama dengan media massa, baik cetak, daring, maupun elektronik.

Teks: Muhammad Faisal, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Timur

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, Muhammad Faisal, menjelaskan bahwa Pergub tersebut diterbitkan akhir 2024 dan otomatis berlaku sejak ditandatangani, tanpa menunggu masa berlaku khusus. Pemprov saat ini mulai mendorong seluruh OPD menggunakan regulasi tersebut sebagai acuan tunggal dalam aktivitas komunikasi publik.

“Pergub ini berlaku sejak ditandatangani. Awal 2025 ini sebenarnya sudah diterapkan,” kata Faisal saat ditemui seusai kegiatan sosialisasi, Selasa, 17 Juni 2025.

Pergub 49/2024 tidak hanya berfungsi sebagai panduan teknis, tetapi juga sebagai perangkat perlindungan hukum. Faisal menyebutkan, ada empat unsur penting yang dilindungi oleh regulasi ini, yaitu wartawan, lembaga media, OPD, dan pemerintah daerah sendiri. Keempatnya menjadi bagian dari ekosistem komunikasi publik yang harus berjalan secara profesional dan akuntabel.

“Di aturan Dewan Pers jelas: gaji harus UMK, harus ada BPJS, dan lain sebagainya. Kami juga melindungi kawan-kawan di OPD agar bisa bekerja sama dengan media yang memang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers,” tegasnya.

Dengan adanya Pergub ini, OPD tidak bisa lagi sembarangan menunjuk mitra media. Semua kerja sama, termasuk dalam bentuk iklan dan penyebaran informasi publik, wajib dilakukan hanya dengan media yang telah tercatat atau diverifikasi resmi oleh Dewan Pers. Daftar media yang memenuhi syarat akan disediakan dan diperbarui dalam sistem checklist yang disiapkan oleh Diskominfo.

Saat ditanya soal mekanisme pengawasan, Faisal menyatakan bahwa sistem yang digunakan tidak mengandalkan pengawasan langsung, melainkan kejelasan dokumen. OPD cukup mengecek daftar media yang sah, dan apabila media tidak terdaftar, maka kerja sama tidak bisa dilanjutkan.

“Saya kira nggak perlu pengawasan ya, karena di sana kan hanya membuat checklist media yang terverifikasi,” ujarnya.

Diskominfo membuka ruang komunikasi untuk diskusi teknis dan konsultasi bagi seluruh perangkat daerah yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut. Faisal juga memastikan bahwa regulasi ini tidak kaku, dan akan dievaluasi bersama minimal satu tahun sekali.

“Jangankan ada masukan, tanpa masukan pun produk ini pasti akan dinamis. Kalau harus dievaluasi, kenapa tidak? Karena situasi kan dinamis sekali,” tuturnya.

Faisal menegaskan bahwa Pergub 49/2024 tidak disusun secara sepihak, melainkan merupakan hasil rumusan kolektif antarinstansi dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, evaluasi pun nantinya akan dilakukan secara bersama-sama demi penyempurnaan kebijakan.

Dengan berlakunya regulasi ini, Pemprov Kaltim berharap pengelolaan media komunikasi publik tidak lagi berjalan sektoral, melainkan strategis, terintegrasi, dan taat hukum. Pergub ini sekaligus diharapkan menjadi filter alami untuk memastikan hanya media yang profesional dan legal yang menjadi mitra pemerintah.

 

  • Beta

Beta feature

Tags: Diskominfo KaltimMuhammad FaisalOrganisasi Perangkat Daerah (OPD)Pergub KaltimWartawan
natmed

natmed

Baca Juga

Pendaftaran Calon Ketua KONI Kaltim Dibuka 25 Mei, Wajib Pernah Pimpin Cabor

Kursi Pijat Pemprov Kaltim Diusulkan Pindah ke Hotel Atlet, Opsi Berbayar Dikaji

6 Mei 2026
3.2k
Pendaftaran Calon Ketua KONI Kaltim Dibuka 25 Mei, Wajib Pernah Pimpin Cabor

Faisal Sebut Flyer Debat Gubernur Kaltim Hoaks, Mahasiswa Lawan Foto

6 Mei 2026
3.2k
Harga Kursi Pijat Gubernur Kaltim Bukan Rp125 Juta, Tapi Rp47 Juta

Harga Kursi Pijat Gubernur Kaltim Bukan Rp125 Juta, Tapi Rp47 Juta

5 Mei 2026
3.2k
Titik Hotspot Bermunculan, Kaltim Masuk Fase Siaga Karhutla

IKP Kaltim Berpotensi Menurun Dampak Aksi 21 April

23 April 2026
3.2k
Next Post
DPRD Kaltim Dorong Penyelesaian Sengketa Lahan Keuskupan Lewat Jalur Hukum

DPRD Kaltim Dorong Penyelesaian Sengketa Lahan Keuskupan Lewat Jalur Hukum

© 2020 Natural Media Indonesia - Natmed.id - Semua hak cipta dilindungi.

  • Pedoman Media Siber
  • Kode Perilaku Perusahaan
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Redaksi
No Result
View All Result
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh

© 2020 Natural Media Indonesia - Natmed.id - Semua hak cipta dilindungi.