Bontang, Natmed.id – Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) Heri Keswanto menegaskan agar anggaran penanganan stunting di sembilan organisasi perangkat daerah (OPD) dievaluasi.
Menurutnya, langkah ini untuk lebih memaksimalkan penanganan stunting yang dijalankan oleh sembilan OPD di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang.
Sembilan OPD itu antara lain, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Baperida), Dinas Keluarga Berencana (KB), Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan.
Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Program penanganan stunting di OPD tersebut akan dikaji lebih lanjut oleh DPRD. Tujuannya, memastikan penggunaan dana sesuai sasaran yang ditentukan.
“Kita lihat dulu dari sembilan OPD ini, apakah sudah melakukan hal yang sama dalam penanganan stunting. Jangan sampai ada OPD yang tidak fokus,” ujar Heri, Senin (28/10/2024).
“Jika ada yang tidak fokus, anggarannya bisa kita kerucutkan atau kita serahkan langsung ke Dinas Kesehatan agar fokus menangani,” lanjutnya.
Heri menyebutkan bahwa tambahan dana sangat mungkin diberikan jika angka stunting tidak mengalami penurunan signifikan.
“Kalau angka stunting ini tidak turun secara signifikan, ya mau tidak mau anggarannya harus ditambah. Tapi kita lihat dulu, apakah sembilan OPD ini sudah bekerja maksimal atau belum. Jangan sampai hanya Dinas Kesehatan yang bekerja,” katanya.
Heri juga menekankan pentingnya distribusi anggaran yang tepat sasaran, terutama jika terdapat OPD yang dinilai kurang berkontribusi dalam program stunting.
Dana dari OPD tersebut bisa dialihkan ke Dinas Kesehatan untuk penanganan yang lebih fokus dan terarah.
Terkait anggaran stunting tahun depan, Heri menyebutkan bahwa angka Rp3 miliar yang dianggarkan saat ini dinilai masih minim.
Namun, ia belum dapat menyimpulkan total anggaran yang dibutuhkan, karena masih harus mengevaluasi alokasi dari kesembilan OPD secara menyeluruh.
“Kalau dibilang rendah, memang rendah. Mau dibilang cukup, juga bisa dikatakan cukup. Tapi, kita akan pelajari dulu alokasi dari sembilan OPD ini. Jangan sampai anggarannya berbeda-beda di tiap OPD, dan ketika disatukan malah berlebihan,” jelas Heri.
Heri juga menyoroti alokasi dana sebesar Rp27 miliar di Dinas Kesehatan yang sebagian besar digunakan untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini akan dievaluasi agar fokus utama anggaran berada pada penanganan stunting.
“Contohnya, Dinas Kesehatan memiliki Rp3 miliar. Nah, kalau di Dinas PU berapa? Kita akan periksa alokasinya. Jangan sampai anggaran berlebihan. Kita harus tahu jumlah yang tepat,” pungkasnya.
