Samarinda, Natmed.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyiapkan anggaran Rp1,4 triliun untuk membiayai uang kuliah tunggal (UKT) bagi 124 ribu mahasiswa pada tahun 2026. Kebijakan ini mencakup mahasiswa jenjang S1 hingga S3 di seluruh perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) se-Kaltim.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyebutkan bahwa pembiayaan pendidikan menjadi prioritas utama pemerintah daerah, sehingga alokasi anggaran dalam jumlah besar ini disiapkan jauh hari.
“Untuk 124 ribu mahasiswa sudah kita siapkan dananya. Mulai mahasiswa S1 sampai S3 seluruhnya ditanggung mulai tahun depan,” ujar Rudy usai launching PROPER Peta Folpen, Buku Pintar Gaspol Pendidikan, dan penyerahan simbolis UKT Gratispol di Gedung Olah Bebaya, Senin, 17 November 2025.
Pada tahun anggaran 2025, Pemprov Kaltim telah mengalokasikan Rp44,153 miliar untuk 9.563 mahasiswa PTN dan 4.822 mahasiswa PTS dengan nilai anggaran disiapkan Rp25,6 miliar.
Mayoritas mahasiswa PTN sudah masuk tahap verifikasi, sementara PTS masih diminta melengkapi administrasi.
“Anggarannya sudah siap, tinggal menunggu kelengkapan berkas dari perguruan tinggi swasta. Begitu selesai, langsung kami distribusikan,” kata Rudy.
Terkait mahasiswa semester 1 yang terlanjur membayar UKT, Pemprov memastikan dana tersebut akan dikembalikan melalui mekanisme kampus masing-masing. Pemerintah sudah membentuk satuan tugas (satgas) di setiap perguruan tinggi untuk memastikan proses pengembalian berjalan tertib.
“Nanti di-reimburse lewat kampus masing-masing. Satgas sudah dibentuk untuk mengawal agar tidak ada yang terlewat,” ucapnya.
Rudy juga merespons isu pemangkasan transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat yang disebut mencapai 70 persen. Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak akan mengganggu agenda prioritas Kaltim, terutama pembangunan sumber daya manusia.
“Kita utamakan dulu infrastruktur manusianya. Kalau SDM kuat, pembangunan lain akan lebih mudah. Yang penting kebutuhan masyarakat terpenuhi,” tuturnya.
Kebijakan pembiayaan UKT ini diharapkan mampu meringankan beban keluarga mahasiswa, meningkatkan akses pendidikan tinggi, dan mendorong perguruan tinggi di Kaltim lebih kompetitif.
Pemerintah provinsi juga menekankan perlunya kampus mempercepat pemenuhan administrasi agar proses penyaluran tidak kembali mengalami kendala seperti tahun berjalan.
