Samarinda, Natmed.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyiapkan dana awal sebesar Rp45 miliar pada tahun anggaran 2026 untuk menyokong iuran kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat di wilayah ibu kota provinsi.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualaimin menegaskan bahwa angka tersebut merupakan stimulan awal. Pihaknya membuka peluang untuk menambah alokasi dana jika dalam perjalanannya ditemukan kekurangan atau peningkatan kebutuhan di lapangan.
“Kalau nanti dalam pelaksanaannya terjadi kekurangan, bisa dilakukan penambahan melalui perubahan anggaran sesuai kebutuhan dan efektivitas program,” ujar Jaya Mualaimin, Jumat, 27 Februari 2026.
Mekanisme pembiayaan dilakukan secara berkala oleh Pemprov langsung kepada pihak BPJS Kesehatan. Jaya menjelaskan bahwa fluktuasi anggaran sangat bergantung pada jumlah peserta yang ditanggung serta seberapa tinggi tingkat pemanfaatan layanan oleh warga.
Alokasi anggaran kesehatan yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tersebar di berbagai wilayah dengan rincian yang bervariasi.
Kota Balikpapan menerima alokasi iuran daerah terbesar dengan angka mencapai hampir Rp100 miliar, disusul oleh Kota Bontang yang menganggarkan sekitar Rp90 miliar.
Khusus untuk Kota Samarinda, standar anggaran minimal yang disiapkan setelah berjalannya program Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2025 berkisar antara Rp50 miliar hingga Rp75 miliar.
Jika diakumulasikan secara keseluruhan untuk 10 kabupaten dan kota di wilayah tersebut, total kontribusi Pemprov Kaltim untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan mencapai angka Rp400 miliar hingga Rp450 miliar per tahunnya.
Selain dana dari APBD Provinsi, jaminan kesehatan di Kaltim juga ditopang oleh dua pilar besar lainnya seperti, Pemerintah Pusat melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mencapai hampir Rp450 miliar per tahun.
Dalam sektor swasta melalui segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang mencakup sekitar 1,2 juta jiwa dengan nilai iuran kolektif mencapai Rp1,2 triliun per tahun.
Sebagai catatan, pada tahun sebelumnya, total realisasi jaminan kesehatan untuk Samarinda sempat menyentuh angka Rp198,5 miliar.
Dengan bergulirnya program Universal Health Coverage (UHC) sejak 2025, Pemprov Kaltim berupaya memastikan tidak ada warga yang terhambat mendapatkan akses medis karena kendala biaya.
