Samarinda, Natmed.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berencana menghentikan alokasi bantuan keuangan (bankeu) kepada kabupaten/kota mulai 2027.
Kebijakan ini ditempuh sebagai bagian dari penyesuaian anggaran daerah agar lebih fokus pada pemenuhan belanja wajib dan program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan secara prinsip pemberian bankeu idealnya dilakukan setelah seluruh kebutuhan dasar pemerintah daerah terpenuhi.
“Memang kebijakan idealnya bantuan keuangan itu diberikan ketika belanja wajib pemerintah daerah sudah dilakukan. Kita masih membutuhkan belanja di empat hal, yaitu pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM),” ujarnya, Senin 6 April 2026.
Hingga saat ini Pemprov Kaltim masih harus mengalokasikan anggaran besar untuk program-program prioritas tersebut, sehingga pemberian bankeu dinilai belum menjadi prioritas.
“Ketika kita masih melakukan itu, maka tidak bijak kalau kita memberikan belanja bankeu sementara kita juga masih membutuhkan,” tegasnya.
Meski bankeu berpotensi dihentikan, kabupaten/kota tetap akan menerima alokasi dana dari pemerintah pusat melalui skema transfer daerah, termasuk dana bagi hasil.
“Transfer ke kabupaten/kota itu dari pusat sekitar Rp4 triliun. Jadi kalau ditambah bankeu lagi, nanti provinsi tidak bisa bertanggung jawab melaksanakan RPJMD,” jelasnya.
Ia menambahkan, kebijakan ini juga berkaitan erat dengan upaya pemerintah daerah dalam memastikan program prioritas pembangunan dapat berjalan optimal. Dalam RPJMD, sejumlah program unggulan telah ditetapkan sebagai fokus utama.
“Dalam RPJMD ada prioritas pembangunan daerah. Itu mencakup berbagai program, mulai dari pendidikan, perjalanan religi, bantuan seragam, insentif, hingga infrastruktur,” katanya.
Selama ini publik kerap melihat program prioritas hanya dari satu sisi, padahal cakupan program tersebut jauh lebih luas dan menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah secara menyeluruh.
“Orang lihatnya hanya pendidikan, padahal program itu ada banyak. Itu bagian dari prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.
Dengan keterbatasan fiskal yang dimiliki, Pemprov Kaltim menilai perlu melakukan penyesuaian kebijakan anggaran agar tetap realistis dan tepat sasaran.
“Kita harus realistis dengan dana yang kita punya dan yang akan kita belanjakan,” tambahnya.
