Samarinda, Natmed.id – Rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menghentikan alokasi Bantuan Keuangan (bankeu) kepada kabupaten/kota pada 2027 mulai memunculkan kekhawatiran sejumlah pemerintah daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda Neneng Chamelia Santhi mengatakan pihaknya belum bisa mengambil langkah lebih jauh karena keputusan resmi dari Pemprov Kaltim belum final.
“Kita tunggu lah dari provinsi juga masih pembahasan yang jelas usulan sudah kita sampaikan,” ujarnya, Rabu 8 April 2026.
Meski kemungkinan penghentian bankeu terjadi, pemkot tetap menjalankan program strategis, khususnya di bidang pendidikan. Namun bentuk penyesuaiannya akan mengacu pada kemampuan keuangan daerah.
“Kalau ada penurunan atau bankeu dihentikan, program prioritas pendidikan tetap jalan. Cuma nanti bentuk efisiensinya seperti apa, kita lihat kemampuan keuangan daerah dan tren tahun ini,” katanya.
Sekda Neneng mengakui bahwa pada 2026, alokasi bankeu dari pemprov ke Samarinda juga mengalami penurunan. Meski tidak merinci besarannya, ia memastikan fokus penggunaan bantuan masih mengarah pada pembangunan infrastruktur dasar.
“Bankeu 2026 juga menurun. Setahu saya itu tetap untuk penanggulangan banjir, seperti drainase, air bersih, dan ada juga untuk jalan,” tuturnya.
Di tengah ketidakpastian rencana penghentian bankeu pada 2027, pemkot berharap Pemprov Kaltim tetap mempertimbangkan kebutuhan kabupaten/kota.
Samarinda disebut masih memerlukan dukungan pendanaan untuk mengakselerasi program prioritas.
“Kita harapkan masih ada untuk kabupaten kota, sebagai penunjang juga. Mudah-mudahan tahun depan masih ada walaupun sedikit,” ucap Neneng.
Pemkot menegaskan akan menyesuaikan rencana kerja 2027 setelah keputusan final pemprov diterbitkan.
“Kita tunggu keputusan akhirnya seperti apa dari provinsi,” katanya.
Rencana penghentian bankeu ini menjadi salah satu dinamika paling krusial dalam hubungan keuangan Pemprov Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota.
Jika diputuskan, sejumlah program pembangunan di daerah berpotensi melambat dan membutuhkan penyesuaian pendanaan dari APBD masing-masing.
