Samarinda, Natmed.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menggelar rapat tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) tentang penanggulangan bencana banjir.
Asisten III Pemkot Samarinda Ali Fitri Noor menyampaikan bahwa temuan dari hasil audit oleh BPK RI Perwakilan Kaltim untuk mengukur progres dan kinerja dalam menangani banjir di kota ini.
Ali menegaskan bahwa permasalahan banjir di Kota Tepian ini memang masih terjadi, namun lebih cepat surut dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Walaupun masih terjadi, banjir hanya bersifat sementara. Dalam waktu singkat, air sudah surut,” ungkap Ali di Ruang Coaching Clinic Lantai II, Inspektorat Samarinda, Selasa (23/1/2024).
Dengan demikian, program penanggulangan banjir oleh Pemkot Samarindah di bawah kepemimpinan Wali Kota sudah berhasil. Salah satu indikatornya, sudah tidak ada lagi banjir di Lempake.
Namun demikian, Ali juga mengakui bahwa banjir di beberapa wilayah masih kerap terjadi karena topografi Samarinda yang rendah dan dikelilingi sungai. Upaya penanggulangan terus dilakukan, termasuk pembangunan folder rendah dan sistem drainase di berbagai wilayah.
BPK RI Perwakilan Kaltim mengamati progres dalam sistem perencanaan penanggulangan banjir, dari pemetaan hingga administrasi kegiatan oleh Pemkot Samarinda.
Keterlibatan empat instansi terkait, yaitu Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, dan Bagian Hukum Sekretariat Pemkot Samarinda, menjadi fokus evaluasi.
Audit kinerja oleh BPK RI Perwakilan Kaltim ini menyoroti aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas tanpa melibatkan anggaran.
Inspektur Daerah Kota Samarinda Mas Andi Suprianto menekankan bahwa audit ini membantu meningkatkan kualitas penanggulangan banjir.
“Kami berterima kasih kepada BPK RI yang memberikan masukan dan saran yang konstruktif untuk kinerja proyek penanggulangan banjir di Samarinda,” kata Mas Andi.
Tantangan ini menjadi peluang bagi Pemkot Samarinda untuk terus meningkatkan strategi penanggulangan banjir dan melibatkan masyarakat dalam upaya menjaga kota dari ancaman bencana banjir.
