Kraksaan, Natmed.id – Pemerintah Kabupaten Probolinggo memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemanfaatan data terintegrasi dalam rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Selasa 23 Desember 2025.
Rakor yang digelar Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) itu berlangsung di Ruang Argopuro Kantor Bupati Probolinggo dan dibuka Wakil Bupati Probolinggo Fahmi AHZ selaku Ketua TKPK.
Kegiatan diikuti Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Probolinggo.
Rakor diawali dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemkab Probolinggo dan BPS terkait pemadanan serta pemanfaatan data statistik sosial ekonomi pembangunan daerah.
Plt Kepala BPS Kabupaten Probolinggo Lilik Hariyanti memaparkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akan menjadi basis utama seluruh intervensi program penanggulangan kemiskinan.
Wabup Fahmi AHZ menegaskan rakor tersebut menjadi langkah strategis menyatukan persepsi dan arah kebijakan. “Kita sepakat menggunakan satu data, yaitu DTSEN, agar intervensi tidak lagi berjalan sektoral,” ujarnya.
Ia menilai sinergi antar OPD menjadi kunci menurunkan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). “Kalau berjalan sendiri-sendiri, persoalan kemiskinan akan sulit diselesaikan,” katanya.
Fahmi meminta seluruh OPD menjadikan DTSEN sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program agar bantuan tepat sasaran dan terukur.
Sementara itu, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Juwono Prasetijo Utomo menekankan pentingnya data terintegrasi sebagai fondasi kebijakan pembangunan. “Kami membentuk tim analisis untuk membantu OPD mengolah data menjadi rekomendasi kebijakan,” jelasnya.
Ia menambahkan proses pemutakhiran data masih berlangsung bersama BPS dan pemerintah provinsi, melibatkan kecamatan serta pendamping lokal untuk menjamin validitas. Pemkab Probolinggo menargetkan kebijakan berbasis DTSEN mampu memberikan dampak nyata bagi pengurangan kemiskinan ke depan.
