Kukar,Natmed.id – Empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) berkolaborasi dalam Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar pada Rabu, 12 Maret 2024.
Kegiatan ini untuk menyinkronkan program kerja serta memperkuat koordinasi antarinstansi dalam menghadapi perencanaan anggaran tahun 2026 Kukar.
Keempat OPD di lingkungan Pemkab Kukar yang terlibat dalam forum ini adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Sosial, serta Dinas Kesehatan.
Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Sekretariat Pemkab Kukar Dafip Haryanto menyampaikan bahwa forum ini memiliki dua tujuan utama.
“Pertama, kami bersama-sama mengevaluasi dan memastikan program-program prioritas yang telah dirancang sesuai dengan rencana kerja tahun 2026,” ujarnya di Kantor Bappeda Kukar.
“Kedua, forum ini menjadi wadah kolaborasi agar program lintas sektor dapat saling melengkapi dan tidak tumpang tindih,” lanjutnya.
Dalam forum ini, masing-masing OPD memaparkan peran dan kontribusinya terhadap program yang beririsan dengan dinas lainnya.
Dinas Kesehatan, misalnya, berperan penting dalam mendukung program kesehatan bagi keluarga dan anak-anak. Sementara itu, Dinas Sosial menangani data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan difabel, serta program perlindungan sosial lainnya.
“Kami berkoordinasi dengan Dinas Sosial karena data DTKS menjadi rujukan dalam penyaluran bantuan dan layanan sosial lainnya,” jelas Dafip.
Di sisi lain, DP3A mengusung program Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagai bagian dari upaya penguatan peran keluarga dalam membimbing remaja.
Program ini merupakan inisiatif BKKBN untuk membangun keluarga yang harmonis dan mendukung tumbuh kembang remaja secara positif.
“Kami juga memiliki program penitipan anak yang menjadi bagian dari layanan perlindungan bagi ibu pekerja. Program ini nantinya bisa dikelola bersama antara DP3A dan DP2KB,” tambahnya.
Selain menyelaraskan program antar-OPD, forum ini juga menampung masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk forum anak, forum difabel, serta komunitas orang tua anak berkebutuhan khusus.
“Kami ingin memastikan bahwa program-program yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, masukan dari berbagai pihak sangat kami butuhkan agar program yang belum tercakup dalam Musrenbang sebelumnya bisa masuk dalam perencanaan,” Dafip menerangkan.
Dari forum ini, berbagai usulan program yang belum sempat terakomodasi dalam Musrenbang kecamatan juga dirangkum untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
“Jika ada program yang tidak bisa dicover oleh satu dinas, maka dinas lain bisa mengambil peran untuk menindaklanjuti. Ini yang kami harapkan dari forum lintas perangkat daerah ini,” pungkas Dafip. (Adv)
