Samarinda, Natmed.id – Ekosistem mangrove di Kalimantan Timur terus menyusut. Dari total 352 ribu hektare mangrove yang tercatat dalam Peta Mangrove Nasional 2023, sebagian besar mengalami degradasi akibat alih fungsi menjadi tambak, perkebunan, hingga permukiman.
Untuk menekan kerusakan, Pemerintah Provinsi Kaltim membentuk Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) dengan target merehabilitasi lebih dari 101 ribu hektare kawasan pesisir.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menegaskan pembentukan KKMD bukan sekadar formalitas, melainkan upaya nyata menjaga keberlanjutan ekosistem penting.
“Mangrove ini benteng alami dari abrasi dan bencana iklim, juga menyimpan potensi karbon biru yang bisa memberi nilai tambah ekonomi. Kalau tidak kita jaga, kerugiannya dua kali lipat, ekosistem rusak dan ekonomi hilang,” ujarnya saat Talkshow Hari Mangrove Sedunia di Pendopo Odah Etam, Selasa, 26 Agustus 2025.
Menurut Seno, tantangan rehabilitasi cukup besar. Dari pengalaman, tingkat keberhasilan penanaman masih rendah karena bibit tidak sesuai atau diterjang gelombang.
“Keberhasilannya hanya 30 sampai 40 persen. Jadi kita butuh upaya ekstra, koordinasi kuat, dan keterlibatan semua pihak,” katanya.
KKMD dibentuk berdasarkan keputusan gubernur dan beranggotakan unsur pemerintah, akademisi, swasta, mitra pembangunan, serta media. Kelompok ini bertugas mengidentifikasi kondisi ekosistem, menyinergikan program antar sektor, memfasilitasi penyelesaian masalah, mendorong data dasar mangrove, hingga memantau kegiatan rehabilitasi. Dengan struktur besar melibatkan lebih dari 80 lembaga, KKMD diharapkan menjadi simpul koordinasi yang solid.
Rencana aksi KKMD mencakup perlindungan kawasan mangrove eksisting, pengembangan tambak ramah lingkungan dengan konsep smart silvofishery, penguatan pemasaran produk berbasis mangrove, hingga penanaman kembali kawasan kritis.
Target rehabilitasi dipatok seluas 101.712 hektare. Pembiayaan kegiatan berasal dari APBD Kaltim, dukungan mitra pembangunan, serta dana sah lainnya yang tidak mengikat.
Data resmi menunjukkan, ekosistem mangrove Kaltim tersebar di tujuh kabupaten, 46 kecamatan, dan 234 desa. Kutai Kartanegara tercatat memiliki luasan terbesar, mencapai lebih dari 110 ribu hektare.
Namun dalam dua dekade terakhir, kerusakan mangrove di Kaltim mencapai 38 ribu hektare. Dari angka itu, hampir separuh berubah menjadi tambak, 36,9 persen menjadi semak belukar, lima persen menjadi perkebunan, dan sisanya untuk kebutuhan lain.
“Tambak tradisional yang dibuka tanpa perencanaan menjadi penyebab utama kerusakan. Banyak tambak kemudian ditinggalkan karena tidak produktif. Karena itu kita dorong konsep tambak ramah lingkungan supaya masyarakat tetap bisa hidup dari tambak tanpa merusak mangrove,” jelas Seno.
Pembentukan KKMD juga menindaklanjuti arahan nasional tentang perlindungan mangrove. Pemerintah pusat menekankan pengelolaan ekosistem tidak hanya fokus pada rehabilitasi, tetapi juga pada perlindungan kawasan eksisting, peningkatan kapasitas masyarakat, dan perubahan model pengelolaan tambak.
Seno Aji menegaskan, pemerintah ingin menjadikan konservasi mangrove sebagai gerakan bersama. “Ini urusan semua pihak, bukan hanya pemerintah. Kita harus kerja sama dengan akademisi, swasta, media, dan masyarakat. Dengan KKMD, koordinasi lebih solid dan target rehabilitasi bisa tercapai,” ujarnya.
