National Media Nusantara
DPRD Kaltim

Pemerintah Dinilai Tak Serius Kelola Pariwisata di Kaltim

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Syafruddin
Teks: Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Syafruddin

Samarinda, Natmed.id – Wakil Ketua Komisi III Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Syafruddin menilai kinerja Pemerintah Provinsi Kaltim tidak maksimal dalam mengembangkan dan mengelola sektor pariwisata.

Kritikan Syafruddin itu karena tidak adanya kegiatan nyata dalam pengelolaan infrastruktur penunjang pariwisata, seperti jalan, jembatan, toilet umum dan sebagainya.

Padahal menurutnya ketika sektor pariwisata dikelola dengan serius, maka akan berpotensi meningkatkan PAD dan menjadi peluang bagi Kaltim meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Lihat saja lima tahun kepemimpinan Isran Noor-Hadi Mulyadi, tidak ada perhatian khusus pada pariwisata. Padahal habisnya batu bara, habis minyak itu semua kan sumber alternatifnya pariwisata,” tegasnya Rabu (2/11/2023).

Menurut politikus PKB tersebut, Pemprov Kaltim melalui Dinas Pariwisata perlu menyiapkan solusi alternatif untuk menunjang sumber-sumber pendapatan daerah.

“Khusus Dinas Pariwisata harus ada kesungguhan, jadi ketika habisnya batu bara, minyak, kayu, ya pariwisata menjadi salah satu sumber pendapatan yang sangat pontesial. Tapi sepanjang dikelola, sepanjang dibangun secara serius dan sungguh-sungguh,” terangnya.

Syafruddin membeberkan bahwa anggaran untuk pembangunan sektor pariwisata cukup memadai sehingga perlu dimaksimalkan dengan baik.

Ia pun menekankan agar ke depan pemerintah lebih serius dan sungguh-sungguh dalam membangun dan mengembangkan sektor pariwisata sebagai sumber alternatif pendapatan asli daerah.

“Ya kan Kaltim ini memiliki modal kawasan yang bisa kelola, bisa dijadikan wisata yang menarik tapi tidak diseriusi,” tutupnya.

Related posts

Dewan Minta Pemprov Kaltim Maksimalkan Pelayanan Rumah Sakit

Muhammad

Romadhony Apresiasi Kontribusi Perusahaan Sukseskan Program RLH Kaltim

Aminah

Nidya Berharap Pelarangan Barang Bekas Pemerintah Harus Beri Solusinya

Muhammad

You cannot copy content of this page