Samarinda, Natmed.id – Pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat mulai berdampak pada perencanaan pembangunan di Kalimantan Timur (Kaltim).
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Ahmad Reza Pahlevi mengatakan pihaknya akan segera memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja untuk membahas dampak pemangkasan tersebut.
“Kita Komisi III akan memanggil beberapa mitra kerja terkait pemangkasan APBD atau transfer ke daerah dari pusat. Ini tentu sangat miris karena berpotensi merasionalisasi program-program yang ada,” ujarnya usai rapat paripurna ke 7 di Gedung B DPRD Kaltim, Senin 30 Maret 2026.
Pengurangan anggaran tidak boleh mengorbankan program prioritas yang telah direncanakan, baik oleh pemerintah provinsi maupun melalui usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
“Kita berharap jangan sampai ada pemotongan pada kegiatan-kegiatan prioritas, termasuk usulan pokir yang berasal dari aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Hingga saat ini DPRD belum menerima laporan detail dari OPD terkait program apa saja yang terdampak penundaan akibat efisiensi anggaran.
“Untuk laporan penundaan, sejauh ini belum kita dengar dari Dishub, PUPR maupun OPD lainnya, karena kita masih dalam tahap penyusunan RKPD 2027,” jelasnya.
Ia juga mengakui masih adanya perbedaan pemahaman antara DPRD dan pemerintah provinsi terkait penyusunan kamus usulan pokir. Ke depan, ia berharap penyelarasan dapat dilakukan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Harus ada kesesuaian dengan RPJMD. Intinya kita harus menuntaskan program yang benar-benar menjadi prioritas masyarakat,” katanya.
Terkait dampak di lapangan, Reza mengakui adanya pengurangan signifikan pada sejumlah program, khususnya yang berkaitan dengan bantuan hibah dan pembangunan infrastruktur.
“Ada hibah rumah ibadah yang seharusnya Rp200 juta, tapi realisasinya hanya Rp50 juta sampai Rp100 juta. Infrastruktur seperti jalan lingkungan dan PJU juga berkurang sekitar 30 sampai 40 persen, bahkan ada yang dipotong sampai 80 sampai 90 persen,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi ini menjadi tantangan sekaligus cambuk bagi DPRD untuk tetap memperjuangkan aspirasi masyarakat di tengah keterbatasan anggaran.
“Kita harus bisa mencarikan solusi agar janji-janji kepada masyarakat tetap bisa dituntaskan, meskipun dengan kondisi keuangan yang terbatas,” ujarnya.
Ia menambahkan, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman terkait mekanisme pengusulan program yang kini harus melalui sistem resmi, yakni Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Kita harus edukasi masyarakat, sekarang pengusulan harus melalui SIPD, tidak bisa lagi seperti dulu hanya proposal langsung ditindaklanjuti,” jelasnya.
Di tengah kondisi tersebut, DPRD juga menegaskan tidak ada praktik negosiasi politik untuk mendapatkan porsi anggaran lebih besar.
“Tidak ada negosiasi. Semua punya hak yang sama dalam budgeting. Tujuan kita satu, bagaimana pembangunan di Kaltim merata dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” tegasnya.
