Bontang, Natmed.id – Menjelang akhir tahun anggaran 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) segera memaksimalkan penggunaan anggaran.
Sebab, serapan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) baru mencapai 54 persen hingga pertengahan November ini. Rendahnya pemanfaatan anggaran ini memicu kekhawatiran lantaran sejumlah proyek prioritas berpotensi ditunda jika tak segera dituntaskan.
Sekretaris Komisi C DPRD Kota Bontang Joni Alla Padang mengingatkan bahwa anggaran merupakan amanah yang harus digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan warga.
Pihak DPRD meminta Dinas PUPR segera mengambil langkah konkret agar target serapan anggaran tercapai pada akhir tahun.
Menurut Joni, anggaran yang berasal dari pajak masyarakat seharusnya difokuskan untuk proyek-proyek yang memiliki dampak langsung bagi warga.
Ia menilai, rendahnya serapan anggaran ini mencerminkan kelemahan dalam perencanaan dan eksekusi yang seharusnya lebih baik.
Joni berharap Dinas PUPR bisa menempatkan prioritas pada proyek-proyek penting yang sudah direncanakan sejak awal tahun.
“Sebagai pengguna anggaran dari pajak masyarakat, kita diberi amanah untuk memaksimalkannya. Perencanaan harus dibuat berdasarkan skala prioritas, itu yang saya harapkan,” ujarnya.
DPRD mencatat bahwa alasan teknis serta ketakutan dalam mengambil keputusan administratif turut berkontribusi pada lambatnya penyerapan anggaran.
Joni mengungkapkan, banyak pejabat di Dinas PUPR yang ragu-ragu untuk bertindak cepat karena khawatir akan aturan administrasi yang ketat.
“Serapan anggaran di PUPR ini masih rendah, padahal tahun anggaran sudah hampir habis. Kalau kita ingin memberi manfaat nyata bagi masyarakat, kita harus lebih berani dalam mengambil langkah,” katanya.
Dengan waktu yang semakin terbatas, DPRD mendesak Dinas PUPR untuk segera bertindak cepat agar sisa anggaran dapat dimanfaatkan dengan baik. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat dari proyek-proyek yang telah direncanakan.
Harapannya, langkah-langkah konkret yang diambil bisa menjadi solusi untuk meningkatkan serapan anggaran dan mempercepat penyelesaian proyek-proyek yang telah menjadi prioritas. Dengan demikian, manfaat anggaran dapat dinikmati oleh warga Kota Bontang sesuai amanah yang diberikan.
