Natural Media Indonesia
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh
No Result
View All Result
Natural Media Indonesia
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh
No Result
View All Result
Natural Media Indonesia
No Result
View All Result
Home Utama Politik

PDIP Belum Ambil Sikap, Kajian Ambang Batas Parlemen Masih Berlangsung

2 Februari 2026
in Politik
A A
PDIP Belum Ambil Sikap, Kajian Ambang Batas Parlemen Masih Berlangsung

Teks: Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto (Natmed.id/Aminah)

585
SHARES
3.2k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Samarinda, Natmed.id – Wacana penghapusan ambang batas parlemen terus menjadi perbincangan di DPR dan publik. Beberapa partai politik telah menyatakan sikap pro dan kontra, sementara PDI Perjuangan hingga kini masih melakukan kajian mendalam terkait kebijakan ini.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya belum mengambil keputusan resmi. Kajian yang sedang dilakukan bertujuan memastikan setiap langkah partai tetap selaras dengan kepentingan rakyat dan konsolidasi demokrasi nasional.

“Kita sudah mengikuti pemilu secara langsung sejak reformasi, mulai 1999 hingga 2024. Enam kali pemilu menunjukkan rakyat sudah cukup matang untuk menyuarakan pilihan politiknya,” kata Hasto dalam sesi Ngopi Bareng bersama media, Senin 2 Februari 2026 di Kantor DPD PDIP Kaltim, Samarinda.

Ambang batas parlemen tetap diperlukan sebagai instrumen konsolidasi demokrasi dalam sistem presidensial Indonesia. Ia menjelaskan, parlementer threshold membantu menyederhanakan sistem multipartai, sehingga keputusan politik dapat lebih efektif dan stabil.

“Persoalannya bukan sekadar ada atau tidaknya ambang batas, tapi bagaimana ukuran yang tepat agar sistem presidensial bekerja optimal. PDIP masih mengkaji, apakah diterapkan secara berjenjang dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota,” ujar Hasto.

Kajian ini melibatkan serangkaian FGD dan diskusi dengan pakar politik dan hukum, guna merumuskan skema yang terbaik. Partai juga menekankan pentingnya memberikan ruang bagi kader untuk menyuarakan isu keadilan dan kepentingan rakyat.

“Parlemen resolusi diperlukan untuk konsolidasi demokrasi dan memastikan sistem multi partai sederhana sebagai penopang sistem presidensial. Kami tetap memberikan masukan pro-rakyat secara gratis,” tambah Hasto.

Hasto menekankan bahwa posisi politik PDIP selalu berfungsi sebagai penyeimbang. Setiap kebijakan yang diambil harus melalui kajian matang, dengan memperhatikan moral, etika, dan kepentingan publik.

Dengan sikap ini, PDIP berharap setiap perubahan sistem pemilu, termasuk penghapusan atau penyesuaian ambang batas parlemen, tidak mengganggu stabilitas politik nasional dan tetap menjamin partisipasi rakyat sebagai inti demokrasi.

Tags: Hasto KristiyantoPdip kaltimPemilu
natmed

natmed

Baca Juga

Syafruddin Soroti Defisit APBN dan Belanja Mobil Dinas, Minta Kader PKB Plototi APBD

2 Maret 2026
3.2k
PDIP Nilai Gratispol Kaltim Bermasalah

PDIP Nilai Gratispol Kaltim Bermasalah

23 Februari 2026
3.2k
PDIP Kritik Ketidakpastian Hukum dan Politik yang Tekan Investasi Nasional

PDIP Kritik Ketidakpastian Hukum dan Politik yang Tekan Investasi Nasional

4 Februari 2026
3.2k
Di Dalam atau Luar Pemerintahan, Legislator PDIP Wajib Jadi Penyeimbang

Di Dalam atau Luar Pemerintahan, Legislator PDIP Wajib Jadi Penyeimbang

3 Februari 2026
3.2k
Next Post
Puluhan Mahasiswa Mengadu ke LBH Soal Dana Gratispol yang Tak Cair

Puluhan Mahasiswa Mengadu ke LBH Soal Dana Gratispol yang Tak Cair

© 2020 Natural Media Indonesia - Natmed.id - Semua hak cipta dilindungi.

  • Pedoman Media Siber
  • Kode Perilaku Perusahaan
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Redaksi
No Result
View All Result
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh

© 2020 Natural Media Indonesia - Natmed.id - Semua hak cipta dilindungi.