Samarinda, Natmed.id – Ketua Pansus Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun Anggaran 2023, Sapto Setyo Pramono menegaskan pentingnya fokus pemerintah provinsi meningkatkan pencapaian target pembangunan yang lebih menyeluruh.
Pernyataan ini disampaikan setelah rapat paripurna ke-13 masa sidang ke-2 DPRD Provinsi Kaltim di Gedung B DPRD Kaltim, Rabu (12/6/2024).
Menurut rekomendasi RPJMD 2019-2023, terungkap bahwa dari 10 indikator, indeks kemiskinan dan kualitas lingkungan hidup masih berada di bawah target yang ditentukan.
Indeks kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 6,1 persen dan belum memenuhi target sebesar 5,9 persen. Lebih lanjut, kualitas lingkungan hidup dengan indeks 75,4 persen juga masih di bawah target 76,1 persen yang ditetapkan.
“Pemprov Kaltim masih memiliki pekerjaan rumah untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Kami meminta perhatian dan upaya serius untuk menangani hal ini,” ungkap Sapto.
Politikus Partai Golkar ini juga menyoroti ketimpangan antara kota dan desa terkait tingkat kemiskinan dan pengangguran.
Meskipun angka kemiskinan di desa lebih rendah secara absolut, namun tingkat kemiskinan di pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Hal ini juga tercermin pada tingkat pengangguran yang lebih tinggi di kota.
“Ini memerlukan formulasi khusus oleh pemerintah untuk menyeimbangkan pendapatan per kapita di berbagai wilayah,” tambahnya.
Sementara, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim pada 2023 mencapai 78,2 persen. Pencapaian itu melampaui target 77,7 persen.
Namun demikian, Sapto menyoroti bahwa meskipun IPM tinggi menunjukkan kualitas hidup yang lebih baik. Namun, tidak secara langsung mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, terutama di wilayah perkotaan.
“Pemerintah perlu konsisten dalam pelaksanaan kebijakan, bukan sekadar mengumpulkan data statistik. Penting untuk melakukan pemetaan secara komprehensif di seluruh kabupaten/kota,” pungkasnya.
