Samarinda,Natmed.id – Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono melontarkan kritik kepada Kepala SMAN 10 Samarinda Fathur Rachim. Dia tak sependapat jika disebut hanya SMAN 10 yang berbasis provinsi.
Ia mengaku sangat prihatin dengan komentar yang dikeluarkan oleh kepala SMAN 10 Samarinda itu. Pasalnya, seluruh sekolah menengah atas dan yang sederajat sejak tahun 2015 berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Pertanyaannya apakah kemudian sekolah lain tidak berbasis provinsi,” sindir Nidya, Senin, (19/6/2023).
Lebih lanjut Nidya mengatakan sikap kepala SMAN 10 Samarinda itu perlu dievaluasi dan diberi tindakan. Ia menginginkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim M Kurniawan segera melakukan evaluasi.
Selain itu, Nidya juga merasa tak nyaman dengan kabar burung terus meluas jika Kepala SMAN 10 Samarinda Fathur Rachim memiliki kedekatan dengan Gubernur Kaltim H Isran Noor.
Tidak bijak dan sama sekali tidak profesional jika komentar yang dilontarkan dan telah membuat kegaduhan itu, justru karena alasan kedekatan dengan Gubernur Isran Noor.
Ia juga menambahkan bahwa tindakan itu salah baginya. Sebab Gubenur Kalimantan Timur adalah pemimpin bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur bukan hanya peminpin satu orang.
Di sisi lain Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Samarinda Abdul Rozak saat MSI Group minta pendapatnya memberikan penjelasan mengenai aturan yang berada di ruang lingkup sekolah menengah atas (SMA). SMK dan SLB.
“Semua SMA.SMK dan SLB negeri di bawah naungan pemerintah provinsi, titik,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa ketentuan itu telah diatur sejak tahun-tahun sebelumnya. “Mulai tahun 2016 atau 2017 bahwa SMA, SMK, SLB di bawah naungan provinsi tidak di bawah naungan kota,” jelasnya melalui sambungan telepon.
Sementara tingkat SMP, SD dan PAUD kewenangannya masih berada di bawah pemerintah kabupaten/kota.
