Samarinda, Natmed.id – Di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu, Pemerintah Kota Samarinda melalui Tim Perekonomian mengambil langkah proaktif dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan tahun 2027.
Ketua Tim Perekonomian Onny Fahrony yang hadir mewakili Kepala Bidang Perekonomian SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan, Wahyuni Nazar memimpin jalannya koordinasi intensif mengenai penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang kini memasuki fase krusial.
Pembahasan utama difokuskan pada kepatuhan terhadap alur birokrasi sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Saat ini, dokumen perencanaan Samarinda sedang berada dalam masa transisi dari tahap Rancangan menuju Rancangan Akhir (Rankhir).
Proses ini menuntut ketelitian tinggi dalam menyelaraskan setiap usulan program dari perangkat daerah dengan visi makro pemerintah kota.
Onny menekankan bahwa setiap tahapan harus dilalui dengan validasi data yang kuat agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran. Ia menegaskan pentingnya integrasi aspirasi dari berbagai lini, mulai dari Musrenbang hingga Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
“Kita tidak ingin ada program yang berjalan sendiri-sendiri tanpa dasar perencanaan yang kuat, apalagi mengingat target capaian kita yang cukup besar ke depan,” tegas Onny saat diwawancara pada Selasa, 7 April 2026.
Topik yang menjadi perhatian serius dalam pertemuan ini adalah kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami tekanan hebat. Penurunan Transfer Ke Daerah (TKD) sejak tahun 2026 diprediksi akan terus menjadi tantangan hingga tahun 2027.
Onny mengingatkan bahwa faktor eksternal, seperti fluktuasi harga minyak dan ketegangan geopolitik internasional, secara langsung mempengaruhi postur anggaran nasional yang berdampak pada kucuran dana ke daerah.
Ketergantungan terhadap kebijakan pemerintah pusat mengharuskan Samarinda untuk lebih mawas diri dalam menyusun belanja. Defisit atau pemotongan anggaran bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan realitas yang harus dihadapi dengan kebijakan ikat pinggang.
“Kita sangat dipengaruhi oleh kondisi geopolitik luar negeri yang berdampak pada harga minyak, yang pada akhirnya memangkas kapasitas fiskal kita yang bersumber dari pusat. Samarinda harus siap menghadapi skenario terburuk dari sisi pendapatan,” ungkap Onny.
Menghadapi keterbatasan tersebut, Pemerintah Kota Samarinda menginstruksikan kebijakan efisiensi anggaran yang sangat ketat untuk RKPD 2027.
Fokus utama belanja daerah dialihkan sepenuhnya untuk mendukung program-program strategis yang memiliki daya ungkit ekonomi dan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Onny meminta seluruh kepala bidang dan staf perencanaan untuk mampu membedakan antara kebutuhan mendesak dan keinginan semata. Program yang bersifat seremonial atau tidak memberikan output yang terukur diminta untuk segera dieliminasi.
“Kita harus melakukan kebijakan ikat pinggang secara total. Pastikan setiap rupiah yang dianggarkan dalam RKPD 2027 nanti benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga Samarinda, bukan hanya sekadar rutinitas untuk menghabiskan pagu anggaran,” pungkasnya.
Pertemuan ini menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan di Samarinda bahwa kualitas pembangunan tidak selalu diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya yang terbatas.
