Samarinda, Natmed.id – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Joko Istanto menekankan pentingnya pengembangan Multi Usaha Kehutanan (MUK) yang seimbang antara aspek ekonomi, ekologis dan sosial di kawasan Bentang Alam Wehea–Kelay.
Usaha kehutanan tidak boleh hanya fokus pada pemanfaatan kayu, tetapi harus melibatkan jasa lingkungan, pariwisata dan kegiatan lain yang melestarikan ekosistem.
“Multi Usaha Kehutanan ini menyeimbangkan fungsi ekonomi, ekologis, dan sosial. Kalau ini berjalan, Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan (PBPH) bisa menikmati hasilnya, dan masyarakat juga turut berpartisipasi,” kata Joko usai rapat Komitmen Bersama Forum Wehea–Kelay di Hotel Midtown Samarinda, Selasa 11 Februari 2026.
Bentang Alam Wehea–Kelay, yang menjadi habitat orangutan, memiliki luas sekitar 500.000 hektare dan diperkirakan mampu menyimpan hampir 200 juta ton karbon. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan di kawasan ini menjadi vital bagi penyediaan air bersih, oksigen, dan penyangga kehidupan masyarakat.
Meski demikian, Joko mengakui terdapat tantangan serius, terutama terkait pengurangan anggaran Dinas Kehutanan. Tahun ini, anggaran yang diterima sekitar Rp54 miliar, turun signifikan dibandingkan rata-rata sebelumnya Rp175 miliar hingga Rp200 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk program sosial, patroli masyarakat peduli api, dan pengembangan ekonomi berbasis hutan.
Beberapa inovasi telah dikembangkan, antara lain pabrik cokelat di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) HP Bengalon, produksi arang karbon aktif sebagai energi terbarukan di Burau Barat, hingga pengembangan kosmetik berbasis sumber daya hutan. Semua produk ini diharapkan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat pedalaman dan mendukung kelestarian hutan.
Joko juga menekankan pentingnya peran Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dalam memfasilitasi konsolidasi enam PBPH di wilayah Wehea–Kelay. Dengan pengelolaan bersama, biaya operasional lebih efisien, volume produksi lebih besar, dan peluang negosiasi dengan pembeli meningkat.
“Ini soal bisnis kepercayaan. Kalau ada yang jelek, kita perbaiki. Jangan tenggelamkan, tapi benahi supaya baik,” ujarnya.
Forum Wehea–Kelay yang baru dibentuk ini diharapkan menjadi model pengelolaan hutan berkelanjutan, mendukung kesejahteraan masyarakat dan menjaga fungsi ekologis kawasan.
“Kesuksesan proyek ini bergantung pada kolaborasi, inovasi, dan komitmen semua pihak, termasuk masyarakat yang menjadi subjek vital dalam konservasi,” imbuhnya.
