Samarinda, Natmed.id – Kendala klasik mengenai kepastian pencairan anggaran membayangi agenda Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat kecamatan di Kota Samarinda tahun 2026, menyusul kebijakan efisiensi dan dinamika transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah.
Dalam Rapat Koordinasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kota Samarinda, Pemerintah Kota Samarinda memberikan sinyal kuat agar sebagian besar kecamatan menunda pelaksanaan MTQ guna menghindari potensi beban utang di masa depan.
Pelaksana Harian (Plh) Asisten I Sekretaris Kota Samarinda Eko Suprayetno mengungkapkan bahwa secara administratif, anggaran untuk MTQ sebenarnya telah terinput dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
Namun, ketersediaan kas daerah saat ini sangat bergantung pada progres Transfer ke Daerah (TKD).
“Awalnya aman-aman saja dari sisi anggaran dan perencanaan. Tapi tahu sendiri anomali di 2026 ini terkait efisiensi, kemudian sumber pendanaan daerah kan tergantung Transfer ke Daerah (TKD) yang belum bisa dipastikan 100 persen dicairkan ke Samarinda,” ujar Eko Suprayetno saat diwawancara usai rapat koordinasi pada Kamis, 2 April 2026.
Kondisi ini membuat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) belum dapat memberikan lampu hijau untuk pencairan dana operasional kegiatan di tingkat kecamatan.
Saat ini, prioritas kas daerah masih difokuskan pada belanja wajib seperti gaji pegawai dan operasional rutin pemerintahan.
“Hasil koordinasi dengan BPKAD, saat ini keuangan kita masih memprioritaskan belanja pegawai, gaji, operasional, dan pembayaran utang-utang tahun lalu. Jadi untuk kegiatan baru seperti MTQ kecamatan, posisinya masih menunggu ketersediaan dana,” tambahnya.
Dari sepuluh kecamatan yang ada di Kota Samarinda, tercatat hanya dua wilayah yang berhasil mengamankan pelaksanaan MTQ. Kecamatan Samarinda Ulu diketahui telah merampungkan kegiatannya sebelum memasuki bulan suci Ramadan, sementara Samarinda Kota dijadwalkan akan membuka perhelatan tersebut dalam waktu dekat.
Untuk delapan kecamatan lainnya, Eko menyarankan agar para camat tidak memaksakan diri melaksanakan kegiatan jika pendanaan belum benar-benar cair di tangan.
“Hanya dua kecamatan ini yang sudah dipastikan melaksanakan, yang lainnya tadi kita rekomendasikan untuk wait and see, menunda pelaksanaannya. Kita khawatir kalau ada kegiatan dana didulukan, nanti jatuhnya jadi piutang atau utang baru di tingkat kecamatan. Itu yang kita hindari,” tegas Eko.
Meski tingkat kecamatan tersendat, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Setkot Samarinda Syamsu Nur menegaskan bahwa persiapan menuju MTQ Tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 tetap menjadi prioritas utama.
Samarinda berkomitmen untuk mempertahankan prestasi dan tampil maksimal di Kutai Kartanegara (Kukar) pada November mendatang.
“Kecamatan sepakat untuk menunda dulu MTQ tingkat kecamatan yang direncanakan April sampai sebelum November. Karena pelaksanaan MTQ tingkat provinsi itu di bulan November 2026 di Kukar. Intinya tetap pada pendanaan,” jelas Syamsu Nur.
Senada dengan Kabag Kesra, Eko Suprayetno memastikan bahwa komposisi kafilah Samarinda untuk tahun ini sebenarnya sudah terbentuk melalui proses pembinaan yang berkesinambungan.
Penundaan di tingkat kecamatan tahun 2026 justru akan dijadikan momentum untuk melakukan persiapan lebih awal bagi agenda tahun 2027.
“Kafilah Kota Samarinda untuk tahun 2026 yang akan diselenggarakan di Kukar tingkat provinsi itu sebenarnya sudah siap. Jadi seandainya MTQ kecamatan tidak diselenggarakan pun, kita sudah siap untuk tingkat provinsi,” tutur Eko.
Sebagai informasi, alokasi dana yang dibutuhkan untuk menggelar satu ajang MTQ di tingkat kecamatan berkisar antara Rp110 juta hingga Rp120 juta. Angka ini mencakup biaya sarana prasarana, honor juri, hingga akomodasi peserta.
Pemerintah Kota Samarinda berharap di anggaran perubahan nanti, atau setidaknya di awal tahun depan, stabilitas keuangan daerah sudah kembali normal sehingga syiar Al-Quran di tingkat akar rumput dapat kembali bergeliat tanpa terganjal persoalan administratif keuangan.
