Bontang, Natmed.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) berencana menjalankan proyek pelebaran jalan di sekitar RSUD Bontang.
Rencana pekerjaan fisik tersebut disebut akan menggusur lahan warga hingga lima meter dari badan jalan. Namun, pihak terkait dari pemkot dinyatakan belum menyampaikan rencana proyek tersebut secara mendetail kepada warga terdampak.
Anggota Komisi C DPRD Bontang Joni Alla Padang menegaskan bahwa warga resah dengan rencana pembangunan itu. Kondisi ini dinyatakannya wujud dari lemahnya koordinasi yang dijalankan pihak pemkot
Menurut Joni, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Bontang seharusnya berperan lebih aktif untuk mengantisipasi dampak proyek-proyek strategis terhadap masyarakat.
“Otak dari segala yang berjalan di Bontang ini ada di Bapperida. Yang memegang fungsi koordinasi, evaluasi, dan pengendalian,” ujar Joni dalam rapat kerja dengan Bapperida, Senin (11/11/2024).
Salah satu sorotan utama adalah rencana penggusuran lahan di sekitar RSUD yang dinilai kurang terencana. Ia menilai bahwa penggusuran ini mengejutkan warga karena sebelumnya rencana tersebut tidak muncul dalam agenda Balai Jalan Nasional.
“Seharusnya tidak terjadi jika perencanaannya matang. Proyek seperti ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang terancam kehilangan lahan tanpa persiapan yang memadai,” tegasnya.
Joni juga mengkritisi lemahnya koordinasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani proyek-proyek pembangunan.
Menurutnya, sistem saat ini masih memungkinkan terjadinya perencanaan yang tidak terstruktur. Padahal, Bapperida memiliki peran sentral dalam koordinasi lintas OPD.
“Saya sempat bertanya ke PUPR mengapa proyek ini terkesan amburadul. Jawabannya, setiap OPD kini mengurus perencanaannya sendiri. Padahal, Bapperida harusnya menjadi jembatan koordinasi,” ungkapnya.
Menanggapi kritikan ini, Kepala Bapperida Kota Bontang Amirudin menyatakan bahwa pihaknya tengah berupaya meningkatkan integrasi dan keselarasan perencanaan pembangunan kota dengan target nasional.
Di bawah kebijakan Presiden Prabowo Subianto, Bontang kini merancang pencapaian Bontang Sentosa 2045 dengan sinergi yang lebih baik dari pusat hingga daerah.
“Semua target-target pembangunan hingga 2045 kini dipastikan terintegrasi dari pusat hingga daerah. Khususnya di Kota Bontang, kami sudah merancang target Bontang Sentosa 2045 dalam RPJMD yang disusun setiap lima tahun,” jelas Amirudin.
Ia menambahkan bahwa koordinasi lintas sektor akan diperkuat, terutama pada proyek-proyek infrastruktur yang berpengaruh langsung terhadap masyarakat.
Ia berharap sinergi ini akan membantu mengurangi konflik kepentingan dan ketidakpastian di masyarakat. “Upaya kita adalah terus memperkuat koordinasi, memastikan pembangunan yang terstruktur, dan menghindari dampak negatif pada warga sekitar,” tutupnya.
