Samarinda, Natmed.id – Pemerintah Kota Samarinda terus mendorong percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan implementasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) menjelang ajang Championship P2DD 2026.
Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri menjelaskan, TP2DD dibentuk untuk mendorong transformasi digital dalam transaksi keuangan pemerintah daerah, baik pada sisi pendapatan maupun belanja.
“Sebagaimana kita pahami, TP2DD dibentuk untuk mendorong transformasi digital transaksi keuangan pemerintah daerah, baik pada sisi pendapatan maupun belanja,” ujarnya usai membuka High Level Meeting Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Ballroom Arutala Kantor Bapperida Kota Samarinda, Jumat 6 Maret 2026.
Pemkot Samarinda telah menyusun action plan dan roadmap sebagai panduan pelaksanaan digitalisasi keuangan daerah. Rencana tersebut mencakup penguatan regulasi, penyediaan infrastruktur sistem pembayaran digital, integrasi dengan perbankan dan kanal digital, hingga program literasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
“Di Kota Samarinda, TP2DD telah menyusun action plan dan roadmap sebagai panduan bersama, mulai dari penguatan regulasi, penyiapan infrastruktur sistem pembayaran digital, integrasi dengan perbankan dan kanal digital, hingga program literasi dan sosialisasi kepada masyarakat,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa tantangan saat ini bukan lagi pada kebutuhan digitalisasi, melainkan pada kecepatan dan ketepatan dalam menjalankan rencana yang telah disusun.
“Pada tahap ini, tantangan kita bukan lagi apakah perlu digitalisasi, tetapi seberapa cepat dan tepat kita melaksanakan action plan dan roadmap yang sudah disepakati,” tegas Saefuddin.
Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah yang terlibat untuk meningkatkan kualitas implementasi program TP2DD secara konsisten.
“Saya meminta perangkat daerah memastikan setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam roadmap dijalankan secara konsisten dengan target dan indikator yang jelas,” katanya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian dan hambatan dalam implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
“Monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara berkala terhadap capaian, hambatan, dan tindak lanjut implementasi ETPD sehingga penyesuaian kebijakan dapat dilakukan secara cepat dan terukur,” ujarnya.
Saefuddin menambahkan bahwa data evaluasi triwulan IV tahun anggaran 2025 perlu dijadikan dasar dalam penyempurnaan roadmap TP2DD ke depan.
“Data dan hasil evaluasi triwulan IV tahun anggaran 2025 ini harus menjadi dasar penyempurnaan roadmap dan rencana kerja TP2DD ke depan,” lanjutnya.
Ia juga menegaskan bahwa penguatan implementasi TP2DD menjadi langkah penting dalam menghadapi Championship P2DD 2026, yang menjadi indikator penilaian kinerja digitalisasi transaksi keuangan daerah.
“Championship P2DD bukan sekadar ajang penilaian, tetapi sarana untuk mengukur keselarasan antara program unggulan, capaian indeks ETPD, dan kualitas tata kelola digitalisasi transaksi keuangan daerah,” katanya.
Menurutnya, banyak daerah berhasil meningkatkan skor TP2DD melalui penyempurnaan dokumen kebijakan, konsistensi pelaksanaan program, inovasi layanan digital, serta pelaporan yang tertib dan komprehensif melalui sistem yang disediakan pemerintah pusat.
Selain itu, Saefuddin juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital.
“Transformasi digital tidak akan berhasil tanpa SDM yang memahami substansi kebijakan, menguasai teknologi, dan memiliki budaya kerja yang adaptif,” ungkapnya.
Ia mengatakan aparatur sipil negara tidak hanya dituntut mampu mengoperasikan aplikasi atau sistem pembayaran digital, tetapi juga memahami alur bisnis, risiko, serta aspek keamanan data dalam setiap transaksi.
Saefuddin juga menyoroti pentingnya peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun ekosistem transaksi digital.
“Sebagai mitra strategis pemerintah daerah, BPD memiliki posisi yang sangat penting dalam membangun ekosistem transaksi digital, mulai dari penyediaan kanal pembayaran pajak dan retribusi, pengelolaan rekening pemerintah, hingga pengembangan produk dan layanan yang mendukung digitalisasi transaksi,” jelasnya.
Selain itu, penguatan koordinasi antar pimpinan perangkat daerah dalam implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada segmen pemerintah, yang menjadi salah satu indikator penilaian dalam Championship P2DD 2026.
“Penggunaan KKI segmen pemerintah merupakan kebijakan nasional untuk meningkatkan tata kelola belanja daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan terdokumentasi dengan baik, sekaligus mendukung perluasan transaksi nontunai,” katanya.
Dalam penilaian TP2DD, pemanfaatan KKI tidak hanya dilihat dari sisi kepatuhan terhadap kebijakan, tetapi juga dari kualitas implementasinya, termasuk regulasi pendukung, standar operasional prosedur (SOP), jenis belanja yang dapat menggunakan KKI, hingga sistem pengendalian dan pelaporannya.
Saefuddin berharap seluruh pihak dapat memanfaatkan kesempatan untuk berdiskusi secara terbuka, berbagi praktik baik, serta menyusun langkah-langkah perbaikan yang konkret dan terukur.
“Keberhasilan kita dalam meningkatkan capaian ETPD, realisasi PAD, dan belanja nontunai akan menjadi modal penting bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik di Kota Samarinda,” pungkasnya.
