Samarinda, Natmed.id – Penerapan smart governance di Ibu Kota Nusantara (IKN) digadang-gadang sebagai prototipe tata kelola pemerintahan nasional. Namun, selain infrastruktur digital, tantangan terbesar justru ada pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan tata ruang wilayah.
Plt Kepala Bidang TIK dan Persandian Diskominfo Kaltim, Bambang Kukilo Argo Suryo menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber Public Insight bertema “Mewujudkan Smart Governance melalui IKN sebagai Prototipe Tata Kelola Nasional” di Universitas Mulawarman, Minggu 21 September 2025.
Menurut Bambang, smart governance bukan sekadar menghadirkan aplikasi atau layanan digital, melainkan mengubah cara kerja birokrasi agar lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel.
“Teknologi hanyalah alat. Esensinya ada pada tata kelola dan budaya birokrasi. Tanpa SDM yang mampu mengoperasikan dan memahami sistem, digitalisasi hanya jadi proyek infrastruktur semata,” ujarnya.
Dalam paparannya, Bambang menegaskan ada lima elemen inti smart governance. Pertama, partisipasi, yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas, yakni menjamin transparansi tindakan pejabat publik. Ketiga, kolaborasi, berupa kemitraan lintas lembaga dan sektor swasta.
Keempat, interoperabilitas, yang memungkinkan integrasi data antar-instansi. Kelima, efisiensi layanan publik, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan data.
Konsep ini, lanjutnya, harus dijalankan secara konsisten agar bisa meningkatkan kualitas pelayanan. “Kalau lima elemen ini tidak jalan, maka label smart governance hanya berhenti di slogan, bukan implementasi,” kata Bambang.
Bambang menyoroti kesiapan SDM yang masih menjadi pekerjaan rumah. Menurutnya, birokrasi di daerah seringkali gagap teknologi, padahal keberhasilan pemerintahan digital sangat bergantung pada kecepatan adaptasi aparatur.
“Perangkat keras bisa dibeli, jaringan internet bisa dipasang. Tapi kalau operatornya tidak paham cara kerja sistem, pelayanan tetap lambat. Ini tantangan yang harus dijawab,” ujarnya.
Selain itu, pendidikan digital bagi masyarakat juga penting. Warga perlu dibekali literasi digital agar bisa memanfaatkan layanan daring dengan benar, mulai dari pembayaran pajak, akses kesehatan, hingga transportasi.
Selain SDM, tata ruang menjadi tantangan lain. Bambang mencontohkan, masalah banjir di Samarinda bisa menjadi ancaman bila pola lama dibawa ke kawasan IKN. “Kalau tata ruang tidak disiplin, membangun IKN sama saja mengulang persoalan kota-kota besar lain. Infrastruktur digital tidak akan berguna kalau lingkungannya tetap bermasalah,” jelasnya.
Sangat diperlukan perencanaan ruang kota yang tegas, transportasi massal yang terintegrasi, serta sistem logistik yang efisien. Hal itu akan memengaruhi pola hidup masyarakat dan mendukung terciptanya pemerintahan cerdas.
Bambang mengutip praktik di Singapura yang berhasil menanamkan kedisiplinan melalui pembangunan transportasi publik dan layanan berbasis aplikasi. “Mereka membangun infrastruktur, masyarakat ikut menyesuaikan. Mindset tertib muncul karena sistemnya mendukung,” ujarnya.
Menurutnya, hal yang sama bisa dilakukan di IKN dengan menekankan konsistensi dan pengawasan. Tanpa itu, kota baru berisiko hanya memindahkan masalah lama dari Jakarta ke Kaltim.
Smart governance harus hadir sebagai model nyata tata kelola baru yang efisien, transparan, dan melibatkan masyarakat.
“IKN harus jadi laboratorium pemerintahan digital Indonesia. Tantangannya besar, tapi peluangnya lebih besar kalau kita berani berubah,” pungkas Bambang.
