Samarinda, Natmed.id – Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-93 Aliansi Kaltim Melawan menggelar aksi unjuk rasa dengan tujuan agar kinerja pemerintah lebih baik.
Humas Aksi Ikzan Nopardi mengatakan, sebanyak 90 mahasiswa ikut dalam aksi unjuk rasa sore tadi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Kamis (28/10/2021).
Ikzan menyampaikan aksi demonstrasi yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah selama ini.
Selain itu juga Ikzan menerangkan salah satu tuntutan dari aksi tersebut yaitu persoalan lingkungan di Kaltim yang diakibatkan terbentuknya UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang membuat resentralisasi kekuasaan yang awalnya kewenangan pemberian izin pertambangan berada di pemerintahan daerah tapi sekarang kewenangannya diambil oleh pemerintah pusat.
“Pada akhirnya pengawasan daerah bicara soal pertambangan ini tidak lagi masif bahkan dampaknya sekarang adalah semakin maraknya tambang ilegal yang terjadi di berbagai Indonesia termasuk Kaltim seperti di Kabupaten Kukar dan di Kota Samarinda serta di daerah lainnya,” ucapnya.
Namun, pihaknya juga menegaskan agar pemerintah daerah khususnya Pemprov Kaltim agar tidak menutup mata terkait masifnya aktivitas tambang batu bara di Kaltim yang kebanyakan mengabaikan pedoman pertambangan yang baik.
“Secara aturan memang perizinan itu telah ditarik ke pusat, tapi menjaga daerah untuk bersih dari kerusakan lingkungan itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah maka sudah seharusnya Gubernur Kaltim tidak lepas tangan terhadap tambang ilegal tapi bersikap secara politik sehingga kerusakan lingkungan di Kaltim tidak terus menerus terjadi. Kita menginginkan agar seluruh pemerintah daerah ini segera menindak tegas pelaku tambang ilegal serta aktor intelektual dan juga meminta aparat kepolisian mulai dari tingkatan Polri, Polda, dan Polres hingga Polsek untuk betul-betul mengawasi serta melakukan upaya preventif terutama soal kerusakan lingkungan,” tuturnya.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti persoalan krisis iklim yang terjadi di seluruh tanah air. Untuk itu, ia meminta agar Presiden Jokowi segera mendeklarasikan darurat iklim di Indonesia.
Ikzan juga menambahkan bahwa, intensitas bencana yang terjadi di Indonesia seperti tanah longsor dan banjir juga disebabkan oleh terjadinya perubahan cuaca ekstrem seiring masifnya aktivitas penggundulan hutan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
“Momentum Sumpah Pemuda ini menjadi kesempatan kita untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah agar dapat mengevaluasi kinerja mereka terutama terkait dengan maraknya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan,” pungkasnya.
