Samarinda, Natmed.id – Sejumlah mahasiswa baru (maba) di Kalimantan Timur yang belum memperoleh fasilitas pendidikan gratis melalui program Gratispol dipastikan akan tetap terakomodasi. Pemerintah Provinsi Kaltim menyatakan mereka akan masuk skema pembiayaan pada semester dua tahun ajaran 2025.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menjelaskan persoalan ini muncul karena jumlah mahasiswa baru yang diterima perguruan tinggi melebihi kuota yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov Kaltim dengan kampus. Kondisi ini menyebabkan tidak semua maba bisa langsung ditanggung pada semester pertama.
“Misalnya di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), dari kesepakatan 2.500, ternyata maba yang diterima 3.000. Jadi ada selisih 500 yang di luar perjanjian. Artinya bukan Pemprov yang mengurangi kuota, melainkan kampus yang menambah penerimaan. Inilah yang menimbulkan gap,” kata Seno Aji, Selasa, 26 Agustus 2025.
Keterbatasan anggaran membuat pemerintah hanya bisa membiayai sesuai kontrak yang sudah ditetapkan. Meski demikian, mahasiswa yang belum tercover tetap akan mendapat haknya pada semester selanjutnya.
“Semester satu bayar pribadi dulu, nanti masuk semester dua semuanya kita cover. Ini murni karena keterkaitan dengan anggaran yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi tidak ada pengurangan kuota dari Pemprov,” ujarnya.
Seno mencontohkan, Universitas Mulawarman (Unmul) mendapat kuota sekitar 6.000 mahasiswa, sementara UMKT 2.500 mahasiswa. Namun, karena penerimaan melebihi kuota, anggaran yang disiapkan Pemprov tidak bisa langsung mengakomodasi seluruh maba di semester awal.
Pemerintah tetap konsisten menjalankan program Gratispol. Hanya saja, mekanismenya perlu penyesuaian agar tidak mengganggu efisiensi anggaran daerah.
“Kalau jumlah maba lebih besar dari kuota PKS, maka anggaran diprioritaskan sesuai kesepakatan awal. Sisanya akan kita akomodasi di semester dua,” jelasnya.
Sebelumnya, sejumlah mahasiswa baru dari beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta di Kaltim mengeluhkan belum mendapat fasilitas Gratispol, meski sudah terdaftar sebagai penerima. Mereka khawatir haknya tidak dipenuhi.
Menanggapi hal itu, Pemprov Kaltim memastikan sudah menyiapkan solusi dan akan melakukan diskusi lanjutan dengan pihak kampus agar persoalan serupa tidak terulang pada tahun ajaran berikutnya.
“Gratispol ini janji pemerintah. Jadi kami akan terus berkomitmen menjalankannya, termasuk menutupi kekurangan yang ada di semester dua nanti,” tutur Seno.
Dengan skema ini, ribuan maba yang semula terlewat dari program diharapkan bisa segera menikmati pendidikan gratis penuh, sesuai target Pemprov Kaltim dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi di daerah.
