Natural Media Indonesia
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh
No Result
View All Result
Natural Media Indonesia
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh
No Result
View All Result
Natural Media Indonesia
No Result
View All Result
Home Berita Daerah Kalimantan Timur

Lemahnya Pengawasan Jadi Tantangan di Era Otonomi Daerah

22 Mei 2024
in Kalimantan Timur
A A
Lemahnya Pengawasan Jadi Tantangan di Era Otonomi Daerah

Mahyudin menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (Untag) Samarinda.

585
SHARES
3.2k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Samarinda, Natmed.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (Waket DPD) RI Mahyudin menjadi narasumber utama dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (Untag) Samarinda, Rabu (22/5/2024).

FGD yang berlangsung di Fakultas Hukum Untag ini mengangkat tema “Transformasi Pelayanan Masyarakat dan Pemerintahan Daerah Kaltim Pasca Kehadiran IKN”.

Dalam kesempatan tersebut, Mahyudin menyoroti urgensi tema yang diangkat. Khususnya tentang perubahan besar yang terjadi di Kalimantan Timur dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Ketika reformasi Indonesia masuk ke fase baru setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, terjadi perubahan penting dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa dari yang sebelumnya bersifat sentralistik, hubungan tersebut kini beralih kepada corak desentralistik. Hal ini lebih menghargai hak daerah untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri melalui pelaksanaan otonomi daerah.

“DPD didirikan sebagai bagian dari upaya reformasi untuk lebih mengakui dan menghormati hak-hak daerah yang sebelumnya kurang mendapat perhatian,” tambahnya.

Namun, Mahyudin juga mengakui bahwa pelaksanaan otonomi daerah masih dihantui oleh tantangan. Terutama, masih lemahnya pengawasan yang berujung pada maraknya kasus korupsi di daerah.

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebanyak 188 pejabat daerah terjerat kasus korupsi selama periode 2004-2023. “Rinciannya, terdapat 25 gubernur dan 163 walikota/bupati dan wakil yang juga berurusan dengan KPK,” ungkap Mahyudin.

Menurutnya, kasus-kasus korupsi ini telah menghancurkan fondasi desentralisasi yang sudah dibangun dengan susah payah. “Keberadaan banyak kasus korupsi di wilayah juga mencerminkan buruknya pengelolaan pemerintahan lokal,” tegasnya.

Oleh karena itu, Mahyudin menekankan pentingnya komitmen terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintah daerah yang baik atau good governance.

“Menilai kemajuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi bisa dilakukan dengan cara memeriksa sejauh mana kemajuan dalam kualitas pelayanan sektor publik dari pemerintah daerah,” pungkasnya.

Tags: FGDMahyudinUniversitas 17 Agustus
natmed

natmed

Baca Juga

Galangan Kapal Kaltim Bidik Lompatan Besar

Galangan Kapal Kaltim Bidik Lompatan Besar

11 Februari 2026
3.2k
BPS Kaltim Evaluasi Layanan Statistik, Akses Data Dinilai Perlu Dipermudah

BPS Kaltim Evaluasi Layanan Statistik, Akses Data Dinilai Perlu Dipermudah

10 Februari 2026
3.2k
Kemenag Buka Peluang Penyuluh Agama Jadi Kepala KUA

Kemenag Buka Peluang Penyuluh Agama Jadi Kepala KUA

27 Januari 2026
3.2k
KPU Kaltim Evaluasi Tahapan Pilkada 2024 Melalui FGD

KPU Kaltim Evaluasi Tahapan Pilkada 2024 Melalui FGD

20 September 2024
3.2k
Next Post
Lanjutkan Kiprah Politik, Makmur HAPK Serahkan Formulir Bacawagub Kaltim ke Gerindra

Lanjutkan Kiprah Politik, Makmur HAPK Serahkan Formulir Bacawagub Kaltim ke Gerindra

© 2020 Natural Media Indonesia - Natmed.id - Semua hak cipta dilindungi.

  • Pedoman Media Siber
  • Kode Perilaku Perusahaan
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Redaksi
No Result
View All Result
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh

© 2020 Natural Media Indonesia - Natmed.id - Semua hak cipta dilindungi.