Samarinda, natmed – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Apansyah, turut hadir mendampingi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dalam kunjungan lapangan ke proyek rekonstruksi jalan Talisayan–Tanjung Redeb di Kabupaten Berau, Selasa, 15 Juli 2025.
Kehadiran wakil rakyat di lokasi proyek menjadi penegasan atas peran legislatif dalam memastikan pembangunan infrastruktur berjalan tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Apansyah menyatakan bahwa kunjungan langsung ini merupakan bagian dari komitmen pengawasan legislatif terhadap proses percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah Kaltim, terutama yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat di daerah-daerah pelosok.
Dalam keterangannya, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
“Keberadaan kami di sini adalah bentuk komitmen untuk memastikan pembangunan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Apansyah.
Jalan Talisayan–Tanjung Redeb selama ini menjadi urat nadi penghubung ekonomi antara wilayah pesisir dan pusat kota di Kabupaten Berau. Proyek rekonstruksi ini diharapkan mampu mengurangi hambatan mobilitas warga sekaligus mempercepat distribusi barang dan jasa, terutama di sektor pertanian dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat setempat.
Senada dengan Apansyah, legislator Kaltim lainnya, Husin DJufrie, yang juga turut hadir dalam peninjauan itu, menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan yang inklusif.
Ia menggarisbawahi bahwa infrastruktur yang dibangun tidak hanya harus kokoh dan fungsional, tetapi juga dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.
“Infrastruktur yang layak harus dirancang untuk semua. Sinergi eksekutif dan legislatif menjadi pondasi utamanya,” tutur Husin Jufrie.
Ia menambahkan, DPRD Kalimantan Timur akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten, agar setiap proyek pembangunan yang dibiayai dari anggaran daerah mampu memberikan manfaat luas dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Menurutnya, prinsip keadilan dan keberlanjutan menjadi dua pilar utama yang harus ditegakkan dalam setiap proses pembangunan di Bumi Etam.
