Samarinda, Natmed.id – Tujuh fraksi DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyampaikan laporan hasil reses masa sidang III dalam Rapat Paripurna ke-48 pada Senin, 1 Desember 2025 di Gedung DPRD Kaltim, dengan temuan utama tetap didominasi persoalan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
Laporan tersebut merupakan rangkuman aspirasi masyarakat yang dijaring para anggota DPRD selama masa reses tanggal 24 Oktober hingga 11 November 2025, yang dilaksanakan di enam daerah pemilihan, yaitu Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser Utara dan Paser, Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Mahakam Ulu, serta Bontang, Kutai Timur dan Berau.
Mengacu Keputusan DPRD Kaltim Nomor 44 Tahun 2025, reses ini bertujuan memastikan anggota dewan bertemu konstituen secara berkala dan menyampaikan hasilnya secara tertulis melalui masing-masing fraksi.
Tujuh fraksi yang menyampaikan laporan dalam paripurna adalah Fraksi Golkar, Gerindra, PKS, PDI Perjuangan, PKB, PAN–Nasdem, serta Demokrat–PPP. Seluruh fraksi melaporkan pola keluhan yang relatif serupa di berbagai daerah, mulai dari jalan rusak, jembatan yang perlu perbaikan, akses pendidikan yang belum merata, hingga fasilitas kesehatan yang masih minim.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Yenni Eviliana menyebut bahwa isi aspirasi masyarakat hampir tidak berubah setiap periode karena problem dasarnya memang belum terselesaikan secara tuntas.
“Setahun tiga kali masa reses, sebenarnya rata-rata sama saja. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, jalan, jembatan, itu memang isinya. Hampir semua fraksi sama,” ujar Yenni usai paripurna.
Ia menegaskan bahwa fokus utama masyarakat tetap berkaitan dengan layanan dasar dan kebutuhan ekonomi. “Intinya kesehatan untuk masyarakat dan bagaimana targetnya untuk ekonomi meningkat,” tambahnya.
Yenni juga menyinggung kekhawatiran sebagian masyarakat terkait berkurangnya pendapatan daerah akibat turunnya transfer pusat sebesar Rp6,19 triliun. Namun menurutnya implikasi terbesar justru dirasakan langsung masyarakat, bukan pada teknis penyelenggaraan reses.
“Terkait TKD sebenarnya tidak berpengaruh. Yang berpengaruh sebenarnya ke masyarakat dari hasil yang berkurang Rp6,19 triliun. Tapi dengan kebijakan pemerintah yang baru, saya yakin pasti ada solusi yang baik untuk masyarakat,” tegasnya.
Ia memastikan seluruh anggota DPRD telah menyelesaikan kewajiban reses jelang akhir tahun. “Alhamdulillah, semua DPRD sudah menyelesaikan resesnya. Lima puluh lima anggota selesai semuanya, kita tutup akhir tahun,” katanya.
Laporan tujuh fraksi ini akan menjadi dasar pembahasan lanjutan DPRD bersama pemerintah daerah terkait prioritas pembangunan dan penganggaran tahun berikutnya.
