Bontang – Rencana pengalihan lahan di kawasan Hop 7 kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk pembangunan alun-alun, diwarnai persoalan klaim kepemilikan. Pasalnya, sekitar 50 spanduk yang menyatakan klaim atas lahan tersebut mendadak terpasang di sejumlah titik kawasan itu.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, mengungkapkan bahwa terdapat puluhan spanduk tersebut tersebar mulai dari kawasan belakang gereja di sepanjang Jalan Tembus, hingga belakang SMKN 1 Bontang.
“Spanduk berukuran sekitar 1 x 3 meter itu memuat pernyataan klaim kepemilikan lahan oleh kelompok tertentu,” katanya, Selasa (17/11/2026).
Mengenai adanya hal tersebut Sahib menceritakan, kemunculan spanduk tersebut terjadi saat Wali Kota Bontang, Ketua DPRD, beserta sejumlah anggota DPRD hendak mengikuti rapat di Jakarta terkait rencana pengalihan lahan. Namun, pada malam setelah rapat berlangsung, spanduk-spanduk tersebut justru sudah terpasang di lokasi.
Kondisi ini menjadi perhatian lantaran lahan tersebut sebelumnya telah masuk dalam rencana pengalihan untuk menjadi aset negara, sebelum nantinya diserahkan kepada Pemkot Bontang.
Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterimanya, PT Badak LNG telah menyerahkan lahan melalui yayasan untuk selanjutnya diproses menjadi aset negara. Kemudian, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) direncanakan, menyerahkan lahan tersebut kepada Pemkot Bontang.
Adapun lahan itu diproyeksikan untuk pembangunan alun-alun dan sebagai macam yang nantinya, dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas publik masyarakat.
“PT Badak sudah memberikan ke yayasan untuk dilimpahkan dan menjadikan aset negara. Kemudian LMAN akan memberikan kepada Pemkot Bontang untuk diperuntukkan membangun alun-alun,” ungkap Sahib.
Ia meminta kondisi di lapangan menjadi perhatian serius. Menurutnya, keberadaan puluhan spanduk tersebut perlu ditelusuri agar persoalan klaim kepemilikan lahan mendapat kejelasan.
“Cobalah lihat ke sana, sudah banyak spanduk terpasang sepanjang kawasan itu. Ada sekitar 50 spanduk dengan ukuran 1 x 3 meter,” ujarnya.
Sahib berharap status lahan tersebut dapat dipastikan secara jelas, sehingga rencana pengalihan aset dan pembangunan alun-alun di kawasan Hop 7 tidak terkendala persoalan kepemilikan. (ADV/DPRD/Bontang).






