SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai memperkuat pembenahan sektor perkoperasian melalui pemanfaatan teknologi digital. Sebanyak 1.487 koperasi yang terdata di daerah tersebut menjadi perhatian pemerintah, menyusul masih banyaknya koperasi yang diduga tidak lagi menjalankan kegiatan usaha secara aktif.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Kutim meluncurkan Sistem Informasi Koperasi (SIGAP) sebagai instrumen pendataan, pemantauan, sekaligus pembinaan kelembagaan koperasi.
Aplikasi ini diharapkan mampu menjadi langkah awal untuk menghidupkan kembali koperasi yang selama ini vakum.
Peluncuran SIGAP dilakukan Wakil Bupati Kutim Mahyunadi di Ruang Meranti, Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutim, Bukit Pelangi, Senin (16/11/2026).
Kegiatan tersebut turut didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kutim Marhadyn serta dihadiri jajaran perangkat daerah, camat se-Kutim dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Mahyunadi mengungkapkan, dari total 1.487 koperasi yang tercatat di Kutim, diperkirakan hanya sebagian kecil yang masih menjalankan aktivitas usaha.
Bahkan, sejumlah koperasi mengalami kevakuman hingga menghadapi persoalan piutang dan masalah hukum yang menghambat keberlangsungan organisasi.
“Dari 1.487 koperasi yang ada di Kutai Timur itu, pasti tidak banyak lagi yang beroperasi, hanya sekitar ratusan saja. Koperasi yang hidup adalah koperasi yang punya badan usaha jelas, utamanya di koperasi-koperasi sawit,” kata Mahyunadi.
Menurutnya, keberadaan SIGAP tidak boleh sekadar menjadi tempat penyimpanan data administrasi. Aplikasi tersebut harus dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi riil koperasi, termasuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi masing-masing organisasi agar pemerintah dapat menentukan langkah pembinaan secara tepat.
Ia juga menyoroti pentingnya memperbaiki tata kelola kelembagaan koperasi. Lemahnya pemahaman pengurus terhadap manajemen dan administrasi dinilai dapat memicu konflik internal hingga penyimpangan pengelolaan.
Mahyunadi mengingatkan agar praktik yang dikenal dengan istilah KUD atau Ketua Untung Duluan tidak kembali terjadi.
Mahyunadi menegaskan, koperasi harus mampu menghimpun anggota, membangun aset, serta mengembangkan kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan bagi kepentingan bersama.
“Bukan hanya mendata, tapi juga melakukan pendampingan bagaimana koperasi itu bisa menghimpun anggotanya, bagaimana koperasi itu bisa mempunyai aset, dan dari aset bagaimana koperasi bisa mendapatkan modal dari perbankan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kutim Marhadyn mengatakan, SIGAP merupakan langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan ekonomi kerakyatan. Kutim memiliki potensi besar dalam pengembangan koperasi, khususnya pada sektor perkebunan kelapa sawit dan perikanan yang dapat menjadi kekuatan ekonomi daerah.
Marhadyn berharap koperasi di Kutim tidak hanya berkembang dari sisi administrasi, tetapi juga mampu menjalankan usaha secara profesional dan mengambil peran dalam rantai pasok industri, termasuk peluang hilirisasi.
Melalui data yang terhimpun dalam SIGAP, pemerintah dapat menyusun program pembinaan dan kebijakan pengembangan koperasi berdasarkan kondisi serta kebutuhan di lapangan.
“Kita berharap, ke depan menjadi satu kekuatan ekonomi yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Timur,” ungkapnya.
Ia menambahkan, keakuratan data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. Dengan SIGAP, pembinaan diharapkan lebih terukur dan tepat sasaran sehingga koperasi yang masih berpotensi dapat kembali produktif dan memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya.
“Dengan data yang akurat dari aplikasi SIGAP, pemerintah dapat mengambil kebijakan strategis yang tepat sasaran,” pungkas Marhadyn.(ADV/Diskominfo/Kutim).






