Pasuruan, Natmed.id – Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo membuka konsultasi publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) 2027 di Gedung Gradika Bhakti Praja, Selasa 10 Febuari 2026.
Forum tersebut menjadi ruang penyampaian aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan guna menyusun arah kebijakan pembangunan daerah.
Kegiatan dihadiri perangkat daerah, perwakilan instansi, organisasi masyarakat, serta unsur pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah daerah menghimpun berbagai usulan sebagai bahan penyusunan program prioritas tahun mendatang, dengan fokus penguatan sektor industri dan perdagangan untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
Adi Wibowo menegaskan keterlibatan publik merupakan bagian penting dalam proses perencanaan. Menurutnya, partisipasi masyarakat mencerminkan harapan agar pembangunan berjalan lebih tepat sasaran.
“Kontrol masyarakat menunjukkan adanya harapan agar pembangunan berjalan lebih baik,” kata Adi.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program agar hasil pembangunan sesuai target. Pemerintah daerah, lanjutnya, akan memperkuat monitoring dan evaluasi guna memastikan efektivitas kebijakan.
“Kita harus memperkuat monitoring dan evaluasi agar hasil pembangunan lebih optimal,” ujarnya.
Adi mengakui penyusunan rencana pembangunan menghadapi tantangan keterbatasan fiskal akibat penyesuaian transfer keuangan daerah. Meski demikian, pemerintah tetap berupaya menyesuaikan kebijakan dengan kondisi yang ada serta menjaga keselarasan dengan program pemerintah pusat dan provinsi.
Dalam forum tersebut, perwakilan LSM Gergaji, Suratman, menyampaikan sejumlah masukan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyoroti praktik pengadaan bahan baku yang dinilai belum melibatkan pelaku usaha lokal secara optimal.
“Kami menemukan pengadaan bahan baku masih dilakukan di luar Kota Pasuruan, sehingga perputaran ekonomi tidak dirasakan UMKM setempat. Seharusnya kebutuhan seperti telur, sayur, dan bahan pokok lain dapat dipenuhi dari pelaku usaha lokal,” ujar Suratman.
Ia berharap pemerintah memfasilitasi kerja sama antara penyelenggara program dengan UMKM melalui kesepakatan resmi agar manfaat ekonomi dirasakan masyarakat. Menurutnya, pelibatan usaha kecil juga berpotensi membuka lapangan kerja baru dan memperkuat ekonomi daerah.
Selain aspek ekonomi, Suratman juga menyoroti pengawasan kualitas dan kelayakan makanan. Ia mengaku menemukan sajian yang dinilai kurang layak dikonsumsi siswa, sehingga perlu perhatian serius dari pihak terkait.
“Kami berharap ada pengawasan lebih ketat terhadap kualitas, kebersihan, serta kelayakan makanan, termasuk pengaturan kerja sama yang jelas agar program berjalan sesuai tujuan,” katanya.
