Samarinda, Natmed.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menetapkan target upaya penurunan angka stunting di Benua Etam berlangsung hingga tahun 2026. Kini, upaya keras tengah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi salah satu penyebab stunting.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni mengatakan bahwa angka stunting pada tahun 2022, masih mencapai 23,9 persen. Maka, untuk mengatasi dan menurunkan angka kasus itu telah dirumuskan 10 langkah yang akan dilaksanakan mulai tahun 2023 hingga 2026.
“Ada 10 upaya yang dilakukan sejak 2023 hingga 2026 untuk menangani stunting di Provinsi Kaltim,” katanya, Selasa (7/11/2023).
Langkah pertama yang dilakukan dengan memprioritaskan rencana pembangunan daerah untuk tahun 2024-2026. Upaya ini menargetkan pengurangan kasus stunting hingga 10 persen pada tahun 2026.
Selanjutnya, Pemprov Kaltim akan memberikan bantuan keuangan khusus kepada kabupaten dan kota.
Upaya lainnya mencakup peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit, Puskesmas, Posyandu, serta fasilitas kesehatan lainnya.
Pemprov Kaltim juga akan fokus menangani kawasan kumuh dan memberikan bantuan rumah layak huni serta bantuan beras fortifikasi.
“Dan pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita dan ibu hamil. Serta aksi bergizi pada anak sekolah, MAN dan pesantren,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Pemprov Kaltim juga akan menerapkan Program Orang Tua Angkat bagi anak berisiko stunting. Juga, merencanakan pelaksanaan Rembuk Stunting sebagai praktik terbaik dalam penanganan stunting di kabupaten dan kota pada tahun 2023.
Langkah terakhir adalah sinkronisasi kegiatan antara perangkat daerah, antar level pemerintah, dan antar pemangku kepentingan. Pihaknya juga berupaya mengalokasikan bantuan keuangan pemerintah desa di Kaltim untuk fokus pada penanganan stunting pada tahun 2024.
“Termasuk, alokasi bantuan keuangan pemerintah desa se-Kaltim 2024, kita upayakan dapat difokuskan terhadap penanganan stunting,” jelasnya.
Meski sejumlah upaya telah direncanakan, Sri Wahyuni mengakui bahwa masih ada tantangan yang perlu dihadapi. Hanya 34 persen dari 4.955 Posyandu yang aktif hingga saat ini, dan tidak semua Posyandu dan Puskesmas memiliki alat pendeteksi dini bayi yang memadai.
Namun demikian, Pemprov Kaltim tetap berkomitmen untuk mengatasi masalah stunting ini demi kesejahteraan masyarakat.
