Reporter : Angel – Editor : Redaksi
Bontang,Natmed.id – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang mendorong program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna menangani permukiman kumuh di perkotaan.
Demikian disampaikan Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina saat menghadiri rapat kerja dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Bontang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota, Bapelitbang, Camat Bontang Selatan dan Lurah Berbas Pantai.
“Kita dorong program ini, kami dari Komisi III tetap mengapresiasi kinerja pemerintah khususnya Kota Bontang dalam memberantas kawasan kumuh di wilayah Bontang,” kata Amir Tosina dalam rapat, di Gedung Sekretariat DPRD Kota Bontang, Selasa (13/4/2021).
Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Bontang, Yassier Arafat menjelaskan beberapa faktor yang membuat wilayah Berbas Pantai masuk dalam kategori permukiman kumuh.
Sesuai dengan Permen PUPR No.14 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang terdiri dari 7 aspek dan 16 kriteria.
“Ada 7 aspek yakni kondisi bangunan, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan sampah, dan kondisi pengamanan,” jelasnya.
“Untuk master plannya, jadi Berbas Pantai sendiri udah masuk ke dalam program kota kumuh pemerintah pusat,” sambungnya.
Menurutnya, wilayah Berbas Pantai khususnya di pesisir sudah sangat kumuh terutama di RT 18, 19 dan 20. Tidak hanya itu tingkat demam berdarah dengue (DBD) di Berbas Pantai juga tergolong tinggi.
“Faktor dari kota kumuh adalah DBD juga,” ungkapnya.
Politikus Golkar itu berharap adanya anggaran yang akan dialokasikan untuk program Kotaku, pihaknya juga akan mendorong pemerintah agar program Kotaku dapat menjadi prioritas untuk seluruh wilayah yang ada di Bontang.
“Pengawalan pertama dari anggaran dulu, makanya kami berupaya untuk coba menyampaikan ke Pemda khususnya Banggar menyampaikan ini mudah-mudahan bisa dikawal ibaratnya tidak ada pemotongan,” tandasnya.
