Samarinda, Natmed.id — Bagi Iswandi, politik bukan sekadar perebutan kursi atau hitung-hitungan kekuasaan. Dunia itu sudah ia kenal sejak masih duduk di bangku kuliah, jauh sebelum namanya dikenal sebagai Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda.
Ia mengingat betul awal keterlibatannya dalam aktivitas politik pada awal 1992-an. Saat itu, sistem politik nasional belum seperti sekarang. Partai belum banyak, dan istilah yang lebih dikenal adalah Golongan Karya, PDI , bukan partai politik seperti hari ini.
“Dari zaman kuliah saya sudah ikut kegiatan politik. Waktu itu belum seperti sekarang, masih dikenal golongan karya dan PDI,” kenangnya, dalam acara ngobrol bareng bersama para Wartawan Samarinda, Selasa malam, 10 Februari 2026.
Latar belakang akademiknya di Fakultas Ekonomi menjadi ruang awal ia membangun jejaring, berdiskusi, dan memahami dinamika sosial-politik. Dari sana Iswandi menyaksikan langsung bagaimana politik bekerja dan berubah dalam waktu yang sangat cepat.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Samarinda itu, ia menilai dunia politik penuh dinamika. Posisi, keputusan, bahkan arah kekuasaan bisa bergeser hanya dalam hitungan menit, terutama menjelang momentum penting seperti pemilihan dan penugasan jabatan.
“Di politik itu, beberapa menit saja bisa berubah. Itu biasa,”ujar Iswandi Dapil Samarinda Ulu itu.
Meski begitu, Iswandi memilih satu prinsip sederhana yakni politik harus dijalani dengan rasa senang, bukan sebagai beban. Ia menolak cara berpolitik yang penuh tekanan dan ambisi berlebihan.
“Kalau politik bikin pusing, bikin stres, itu sudah salah. Politik harus happy, harus dinikmati,” katanya.
Baginya, perubahan nyata hanya bisa dilakukan jika seseorang berada di dalam sistem. Itulah alasan ia memilih terjun ke legislatif agar bisa bersuara, mengoreksi, dan ikut menentukan arah kebijakan.
Sikap itu terlihat dari keberaniannya menolak sejumlah kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat. Ia menyinggung penolakannya terhadap rancangan peraturan daerah yang mengatur tunjangan direksi dan komisaris tanpa kejelasan kontribusi bagi publik.
“Kalau belum jelas manfaatnya untuk masyarakat, saya tolak. Itu mencederai rasa keadilan,” tegasnya.
Iswandi menyadari, di era digital saat ini, setiap kebijakan akan mudah diawasi publik. Karena itu, menurutnya, transparansi dan tanggung jawab moral menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
“Sekarang apa pun cepat terbuka. Jadi pejabat harus siap dikritik dan siap bertanggung jawab,” pungkasnya.
