Samarinda, Natmed.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Helmi Abdullah memberikan atensi serius terhadap pengelolaan aset bergerak di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, khususnya terkait operasional mobil dinas.
Dalam keterangannya, Helmi menegaskan bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan fasilitas kedinasan harus sejalan dengan prinsip penghematan kas daerah.
Persoalan kendaraan dinas ini menjadi sorotan mengingat pentingnya sinkronisasi antara kebutuhan penunjang kerja aparatur dengan ketersediaan anggaran daerah yang harus dialokasikan secara tepat guna.
Helmi menyatakan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dalam memantau penggunaan aset negara. Ia berencana menginstruksikan komisi terkait di DPRD untuk melakukan peninjauan langsung guna memastikan tidak ada penyalahgunaan atau inefisiensi dalam operasional kendaraan tersebut.
“Yang jelas kalau untuk mobil dinas, pertama mungkin nanti kami akan cross check. Nanti kita akan tugaskan komisi yang bersangkutan untuk membangun komunikasi dengan pemerintah kota,” ujar Helmi Abdullah saat memberikan keterangan kepada awak media pada Rabu, 25 Maret 2026.
Langkah ini diambil sebagai bentuk transparansi agar publik mengetahui bahwa setiap fasilitas yang dibiayai oleh pajak rakyat dipantau secara ketat oleh legislatif.
Lebih lanjut, Helmi menggarisbawahi bahwa evaluasi total adalah harga mati. Ia mengingatkan pemerintah kota agar tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan terkait perpanjangan kontrak atau pengadaan baru tanpa adanya data evaluasi yang valid.
“Harapan kita, karena ini sifatnya kita ini dalam suasana efisiensi, ya harapan kita artinya itu bisa dievaluasi ulang. Harus dievaluasi ulang semuanya,” tegasnya.
Menurutnya, di tengah upaya pemulihan dan pembangunan kota, efisiensi anggaran menjadi kunci utama agar program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak terganggu oleh biaya operasional birokrasi yang membengkak.
Helmi juga menjelaskan bahwa pengawasan ini merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DPRD sebagai mitra sejajar pemerintah kota. Ia menyerahkan detail teknis mengenai koordinasi pengawasan ini kepada sekretariat dan komisi yang membidangi aset.
“Nanti coba tanyakan ke sekretariat saja ya untuk komisi yang bersangkutan, nanti kita coba cross check lagi. Ini sebagai tupoksi pengawasan kami saja,” tambahnya lagi.
Helmi juga mengingatkan agar seluruh jajaran di Pemerintah Kota Samarinda memiliki kesadaran yang sama dalam menjaga aset daerah.
Ia berharap hasil dari cross check lapangan nanti dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih bijaksana di masa mendatang.
“Jadi nanti ditugaskan komisi yang bersangkutan untuk berkomunikasi dan mengecek langsung di lapangan bagaimana kondisinya,” pungkas Helmi.
