Samarinda, Natmed.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud akhirnya turun langsung menemui ribuan massa Aliansi Masyarakat Kalimantan Timur Menggugat (Mahakam) yang berunjuk rasa di depan Gedung DPRD, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin, 1 September 2025.
Langkah ini dilakukan untuk meredam ketegangan yang sempat terjadi dan memberikan ruang dialog terbuka agar aspirasi mahasiswa dapat tersampaikan secara resmi.
Hasanuddin Mas’ud menyapa ribuan pengunjukrasa bersama Anggota DPRD Kaltim lainnya seperti Abdul Giaz, Husni Fachruddin, Damayanti, Henry Pailan, Subandi, dan lain-lain, keluar dari gedung sekitar pukul 14.30 Wita untuk berdiri di hadapan ribuan demonstran.
Dengan pengeras suara, Hasanuddin menyampaikan bahwa pihaknya memahami keresahan yang melatarbelakangi aksi besar-besaran tersebut.
Ia menegaskan, DPRD Kaltim tidak akan menutup diri terhadap suara mahasiswa maupun masyarakat, bahkan siap meneruskan aspirasi mereka ke DPR RI dan pemerintah pusat di Jakarta.
“Kami mendengar, kami melihat, dan kami memahami apa yang menjadi keresahan adik-adik mahasiswa hari ini. DPRD Kalimantan Timur berkomitmen untuk menyerap aspirasi ini dan menyampaikannya secara resmi ke DPR RI maupun kementerian terkait,” ujar Hasanuddin yang langsung disambut tepuk tangan massa.
Dalam kesempatan itu, dia juga mengingatkan bahwa jalur penyampaian aspirasi di lembaga legislatif daerah memiliki prosedur resmi.
Menurutnya, seluruh tuntutan yang disampaikan melalui aksi Mahakam akan dituangkan dalam dokumen resmi berupa rekomendasi DPRD Kaltim, sehingga memiliki dasar hukum kuat ketika dikirimkan ke pusat.
“Jangan ragukan niat kami. Aspirasi ini akan kami masukkan ke dalam rekomendasi resmi dewan, sehingga tidak sekadar berhenti di sini,” tambahnya.
Ia juga kembali menegaskan bahwa kehadiran para anggota dewan di tengah massa merupakan bentuk penghargaan terhadap gerakan mahasiswa.
Ia mengakui bahwa beberapa tuntutan, seperti penolakan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan desakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), sudah lama menjadi perhatian publik.
“Kami ingin memastikan bahwa isu-isu yang diperjuangkan mahasiswa di Samarinda tidak akan terabaikan,” katanya.
Dia menambahkan, DPRD Kaltim akan segera menjadwalkan rapat internal untuk membahas mekanisme penyampaian aspirasi tersebut.
Ia menekankan bahwa momentum aksi Mahakam menjadi pengingat penting bagi para legislator agar tidak abai terhadap suara rakyat.
“Tugas kami adalah menjembatani suara masyarakat daerah dengan pemerintah pusat. Kami tidak boleh menutup mata,” ujarnya.
Kehadiran pimpinan DPRD di depan ribuan massa membawa dampak signifikan. Situasi yang sempat memanas mulai mereda.
Massa yang sebelumnya mendorong pagar dan meneriakkan desakan agar pintu gerbang dibuka, akhirnya bersedia duduk di badan jalan untuk mendengarkan pernyataan pimpinan dewan tersebut.
Momen dialog terbuka itu menjadi penanda bahwa ruang komunikasi antara mahasiswa dan legislator tetap terjaga meskipun melalui jalur aksi jalanan.
Meski demikian, sejumlah mahasiswa dalam orasinya tetap mengingatkan agar janji dewan tidak berhenti pada pernyataan lisan saja.
Mereka menuntut adanya tindak lanjut nyata berupa dokumen resmi yang bisa dipantau publik.
“Kami tidak ingin ini hanya sekadar kata-kata manis. Kami ingin bukti tertulis bahwa tuntutan rakyat Kaltim benar-benar dikirim ke Jakarta atau pusat,” tegas salah satu koordinator aksi.
Menjelang sore, massa masih bertahan di sekitar Jalan Teuku Umar dengan orasi yang bergantian. Namun intensitas ketegangan berangsur menurun.
Sejumlah pedagang kaki lima yang sejak awal membuka lapak di sekitar lokasi juga mulai dipadati pengunjung, termasuk masyarakat umum yang datang sekadar menyaksikan jalannya demonstrasi.
Aparat kepolisian tetap berjaga penuh di barisan depan pagar DPRD Kaltim dan di beberapa titik lainnya untuk memastikan agar aksi tetap berjalan tertib hingga selesai.
