Pasuruan, Natmed.id – Pemerintah Kota Pasuruan bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menggelar rapat membahas optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Selasa 23 September 2025. Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, hadir langsung mendampingi tim BPK RI.
Dalam forum tersebut, Mas Adi memaparkan capaian Kota Pasuruan dalam menekan angka kemiskinan. Ia menyebut tren kemiskinan menunjukkan penurunan berkat sinergi program pemerintah dan dukungan masyarakat.
“Alhamdulillah, angka kemiskinan berhasil ditekan. Ini hasil kerja bersama pemerintah, stakeholder, dan masyarakat yang terus bergerak dalam pengentasan kemiskinan,” ujar Mas Adi.
Data BPS menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kota Pasuruan pada 2010 mencapai 15,70 ribu jiwa (7,90%). Angka tersebut turun menjadi 12,83 ribu jiwa (6,18%) pada 2025.
Mas Adi juga menyampaikan berbagai program yang digerakkan, mulai dari bantuan sosial, Grebek Stunting, hingga penyediaan Sekolah Rakyat sesuai amanat pemerintah pusat.
“Pemkot bekerja atas dasar koordinasi. Kita juga membuat regulasi terkait TKPKD agar program lebih terarah,” tegasnya.
Selain itu, Pemkot Pasuruan menyiapkan anggaran Rp103,2 miliar atau 10 persen dari APBD untuk program penanggulangan kemiskinan tahun 2025. Dana ini dikelola 14 perangkat daerah dengan 79 sub kegiatan.
Audiensi diakhiri dengan peninjauan dokumen program dan pembahasan lanjutan bersama BPK RI serta perwakilan Kemenko PM yang hadir dalam kesempatan tersebut.
