Samarinda, Natmed.id – Dalam upaya meningkatkan kualitas media massa, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur (Diskominfo Kaltim) berusaha menyusun peraturan gubernur (pergub) tentang Pengelolaan Media.
Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal mengatakan bahwa untuk merealisasikannya butuh keterlibatan berbagai pihak dalam menyusunnya.
Menurutnya, upaya itu sebenarnya telah dijalankan melalui sejumlah diskusi publik selama dua tahun terakhir. Namun, hingga kini belum membuahkan hasil lantaran adanya kesalahpahaman dan buntunya komunikasi.
Maka, Faisal menegaskan regulasi pengelolaan media yang diproyeksikan menjadi pergub masih dalam tahap pembahasan dan akan direvisi jika terdapat masalah di masa depan.
Dalam hal ini, Faisal mengimbau masyarakat untuk bersama-sama mempertahankan kebebasan pers. “Penting untuk memberikan kebebasan kepada media,” tegasnya saat jumpa pers di Hotel Bumi Senyiur Samarinda, Sabtu (27/7/2024).
Imbauan itu seiring dengan diraihnya Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) tertinggi nasional oleh Provinsi Kaltim selama tiga tahun berturut-turut. Menurut Faisal, raihan prestasi itu merupakan kebanggaan sekaligus tantangan bagi Benua Etam.
Ia mengungkapkan, mempertahankan prestasi ini sangat sulit dan membutuhkan penilaian yang menyeluruh. Faisal khawatir perusahaan media dapat menyalahgunakan posisi mereka, sehingga penting untuk terus menjaga kebebasan pers.
“Mempertahankan prestasi ini sangat sulit dan membutuhkan penilaian yang menyeluruh,” ujar Faisal.
Maka, dalam regulasi yang sedang disusun, Diskominfo Kaltim akan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan semua terwakili. Tujuannya, meminimalisasi potensi penyalahgunaan oleh perusahaan pers.
Faisal berharap dengan regulasi yang baik, kualitas pengelolaan media di Kalimantan Timur dapat terus meningkat, dan menjaga posisi teratas dalam IKP.
“Kita harus bekerja sama untuk menjaga prestasi ini dan memastikan media tetap bebas dan bertanggung jawab,” pungkas Faisal.
